ELINE.NEWS,MAKASSAR – Dunia pendidikan di Sulawesi Selatan diguncang oleh aksi pengunduran diri secara serentak yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Makassar.
Fenomena langkah mundur massal para pimpinan institusi pendidikan ini langsung memicu polemik publik dan tanda tanya besar mengenai kondisi tata kelola pendidikan di daerah tersebut.
BACA JUGA : Ketua PIKI Sulsel Soroti Dugaan Ketidakadilan Seleksi Paskibraka, Minta Evaluasi Total Panitia
Merespons situasi darurat tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Sulawesi Selatan (PIKI Sulsel) angkat bicara.
Ketua PIKI Sulsel, Boas Singkali, memberikan tanggapan kritis dan mendesak otoritas terkait untuk segera mengklarifikasi kegaduhan ini secara transparan agar tidak mengorbankan stabilitas kegiatan belajar mengajar.
PIKI Sulsel Layangkan Tiga Tuntutan
Dalam pernyataan resminya, Boas Singkali menggaris bawahi tiga poin krusial yang harus segera dijawab oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi penanggung jawab:
1. Desak Penjelasan Resmi kepada Publik.
PIKI Sulsel meminta dengan tegas agar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan membuka suara dan memberikan informasi yang jujur serta komprehensif kepada masyarakat terkait motif asli di balik pengunduran diri massal para pimpinan sekolah tersebut.
Menurut Boas, publik, terutama para orang tua siswa, berhak mendapatkan kepastian.
2. Pertanyakan Parameter Target Kinerja.
Muncul spekulasi bahwa pengunduran diri ini dipicu oleh tekanan evaluasi kerja. Boas menegaskan, jika Dinas Pendidikan berdalih bahwa mundurnya para kepala sekolah akibat tidak tercapainya target kinerja, maka indikator yang digunakan harus dibuka secara gamblang.
”Harus jelas apa parameternya. Jangan sampai indikator kinerja ini tidak realistis atau justru digunakan secara subjektif untuk menekan para kepala sekolah,” ujar Boas Singkali.
3. Tuntut Pemeriksaan Internal Disdik jika Terkait Anggaran.
Poin paling krusial yang disoroti PIKI Sulsel adalah jika fenomena ini berkaitan dengan masalah penyalahgunaan anggaran sekolah, seperti dana BOS atau pungutan lainnya. Boas menyatakan bahwa kesalahan tidak bisa dibebankan secara sepihak kepada kepala sekolah.
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan juga harus diperiksa secara hukum atas dugaan kelalaian dan lemahnya fungsi pengawasan (oversight) internal.
Jangan Korbankan Masa Depan Siswa
Boas mengingatkan bahwa posisi kepala sekolah adalah motor penggerak utama dalam ekosistem sekolah.
Mundurnya para pimpinan ini secara serentak dikhawatirkan dapat mengganggu proses administrasi, persiapan tahun ajaran baru, serta psikologis para guru dan siswa di Makassar.
Oleh karena itu, PIKI Sulsel mendesak Inspektorat Provinsi serta Ombudsman untuk turun tangan melakukan investigasi mendalam demi menyelamatkan kualitas dunia pendidikan di Sulawesi Selatan dari potensi intervensi politik atau pengelolaan manajemen yang buruk.
