ELINE.NEWS, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, serta berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor utama agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Putusan MK Ditindaklanjuti, OJK Atur Skema Pembayaran Manfaat Pensiun
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia.
Ia menjelaskan, perkembangan risiko global kini semakin cepat dan kompleks sehingga menuntut setiap organisasi untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
Menurut Sophia, governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar menjadi instrumen kepatuhan, tetapi telah berkembang menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan dan praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diwujudkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, serta meningkatnya kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.
Ia menambahkan, konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global yang membuat risiko semakin kompleks dan saling terhubung.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit peningkatan produktivitas nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Edwin menilai tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi, melainkan menjadi fondasi yang membangun kepercayaan sehingga kepatuhan mampu mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai untuk mendukung kinerja berkelanjutan. Forum tersebut menghadirkan pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti lebih dari 20.000 peserta, baik secara luring maupun daring, yang berasal dari pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, asosiasi profesi, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menyelenggarakan Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang menunjukkan tingginya antusiasme generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
