ELINE.NEWS, MAKASSAR — Proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sulawesi Selatan menuai sorotan tajam setelah muncul dugaan praktik diskriminasi dan ketidaktransparanan dalam penentuan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
Polemik mencuat setelah salah satu peserta asal Makassar Cathlyn Yvaine Lesmana yang sebelumnya disebut berada di posisi teratas justru dikabarkan digugurkan pada tahap akhir seleksi.
Pergantian Cathlyn Yvaine Lesmana itu memicu kekecewaan keluarga, publik, hingga sejumlah pihak yang mempertanyakan integritas proses seleksi yang melibatkan panitia daerah hingga pusat.
Isu semakin berkembang ketika dugaan adanya unsur rasisme dan diskriminasi mulai ramai diperbincangkan di media sosial.
Banyak pihak menilai proses seleksi Paskibraka seharusnya menjadi ruang yang menjunjung meritokrasi dan kesetaraan, bukan justru menyisakan polemik yang berpotensi melukai psikologis peserta didik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin turut angkat bicara terkait polemik tersebut. Ia meminta agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara fair, objektif, dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Menurut Munafri, proses seleksi yang menyangkut generasi muda dan representasi daerah di tingkat nasional harus dijaga kredibilitasnya agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.
“Seleksi seperti ini harus benar-benar objektif dan transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa prosesnya tidak adil karena ini menyangkut masa depan dan mental anak-anak kita,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari Ketua DPRD Makassar, Rachmatika Dewi , yang meminta panitia seleksi membuka seluruh mekanisme penilaian secara terang kepada publik.
Ia menilai polemik tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut rasa keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan generasi muda.
“Kalau memang seleksi dilakukan murni berdasarkan nilai, maka seluruh proses dan hasil penilaiannya harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat,” tegasnya.
Polemik ini pun berkembang menjadi sorotan lebih luas terhadap sistem seleksi Paskibraka nasional yang selama ini dianggap tertutup dan minim pengawasan publik.
Banyak pihak menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar proses pembinaan generasi muda tersebut benar-benar bebas dari dugaan praktik diskriminasi maupun intervensi nonteknis.
Kasus ini akhirnya menarik perhatian DPRD Sulawesi Selatan yang berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan resmi dari panitia seleksi dan pihak terkait.
“RDP tersebut diharapkan mampu membuka secara terang mekanisme penilaian, proses perubahan hasil seleksi, hingga memastikan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap peserta, ” ujar Cucu sapaan akrab Ketua DPRD Sulsel
Di tengah derasnya kritik publik, polemik seleksi Paskibraka Sulsel kini tidak lagi sekadar soal siapa yang lolos atau gugur.
Persoalan ini berkembang menjadi ujian besar bagi kredibilitas sistem seleksi nasional dalam menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa.
