ELINE.NEWS,Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pasar modal Indonesia untuk semakin berperan strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintah melalui peningkatan integritas pasar, pendalaman likuiditas, penguatan basis investor institusi, serta percepatan pembangunan ekosistem bursa karbon yang kredibel dan berstandar internasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, serta seluruh pemangku kepentingan dan insan pasar modal.
Mahendra menyampaikan bahwa OJK terus mendorong peningkatan perlindungan investor minoritas dan ritel yang menopang IHSG, di antaranya melalui penegakan aspek perilaku atau market conduct, termasuk penguatan pengawasan perilaku influencer keuangan atau finfluencer. OJK kini tengah menyiapkan aturan baru bagi finfluencer yang ditargetkan terbit pada pertengahan 2026 dengan penekanan pada kapabilitas, transparansi, dan kepatuhan perizinan untuk mendukung literasi investasi yang bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Mahendra menekankan bahwa peningkatan sinergi pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperbesar peran Pasar Modal Indonesia sebagai sumber pendanaan utama emiten sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan KSSK tentu menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor keuangan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BEI Iman Rachman menjelaskan bahwa BEI telah menyiapkan masterplan pengembangan pasar modal 2026–2030 untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing global. Target utama pada 2030 adalah membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, dan tumbuh secara global, didukung penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik. BEI juga mendorong inovasi produk dan pendalaman pasar agar pasar modal tidak hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga berperan dalam pembiayaan jangka panjang.
Kinerja Pasar Modal Indonesia
Pada 2025, Pasar Modal Indonesia mencatat kinerja solid seiring pemulihan ekonomi nasional. IHSG berada pada level 8.646,94 poin, menguat 22,13 persen (ytd) dan mencatat beberapa all time high sepanjang tahun. Setelah mengalami net sell di awal 2025, investor non-residen kembali mencatatkan net buy Rp36,23 triliun di Semester II-2025. Penghimpunan dana mencapai nilai Rp275 triliun dari 215 Penawaran Umum, termasuk 18 emiten baru. Rata-rata nilai transaksi harian naik menjadi Rp18,1 triliun dari Rp12,9 triliun pada 2024. Single Investor Identification (SID) tumbuh menjadi 20,2 juta atau naik 36 persen (ytd), didominasi investor berusia di bawah 40 tahun.
Meski demikian, OJK menilai masih terdapat ruang penguatan, terutama kinerja LQ45 yang naik 2,41 persen, serta kontribusi pasar saham terhadap PDB yang mencapai 72 persen, namun masih di bawah India (140 persen), Thailand (101 persen), dan Malaysia (97 persen). Porsi transaksi investor ritel yang meningkat dari 38 persen di akhir 2024 menjadi 50 persen pada 2025 juga menegaskan perlunya penguatan perlindungan investor dari praktik transaksi tidak wajar dan manipulasi pasar.
Arah Kebijakan Pasar Modal Tahun 2026
Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) mengimplementasikan program strategis yang berfokus pada integritas dan kedalaman pasar. Pertama, peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penyempurnaan kebijakan dari entry requirement, free float termasuk continuous free float, transparansi ultimate beneficial owner, hingga exit policy yang jelas. Mahendra menegaskan bahwa transparansi pemilik manfaat akhir diperlukan untuk meminimalisasi transaksi efek tidak wajar dan meningkatkan likuiditas riil.
Kedua, peningkatan basis investor domestik dan asing, termasuk penguatan peran investor institusi seperti reksa dana, asuransi, dan dana pensiun yang dinilai kian siap memperbesar alokasi investasi secara sehat.
Ketiga, reformasi tata kelola pasar saham terkini melalui peningkatan transparansi kualitas disclosure dan disiplin pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Keempat, penguatan manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi. OJK juga menerapkan berbagai sanksi pada 2025, termasuk denda terhadap 121 pihak, pencabutan izin 6 pihak, serta surat peringatan dan perintah tertulis pada pelaku usaha.
OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI juga membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Perpres 110/2025 dan penyesuaian POJK 14/2023 untuk menghadirkan sistem registri unit karbon yang kredibel, transparan, dan interoperable dengan standar global guna mempercepat ekonomi hijau Indonesia.
Selain itu, OJK memastikan keberlanjutan perlakuan khusus bagi nasabah dan pemegang polis terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 10 Desember 2025, sebagai pelaksanaan POJK 19/2022 yang mencakup restrukturisasi kredit, penilaian kualitas kredit, serta percepatan proses klaim di sektor perasuransian.
OJK menegaskan komitmennya memperkuat sinergi industri dalam mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang likuid, efisien, transparan, berintegritas, dan berdaya saing global, serta menjadi pilar pembiayaan ekonomi berkelanjutan dan ekonomi hijau nasional.(*)
