ElINE.NEWS,MAKASSAR— Paradoks pelayanan publik di wilayah terluar kembali memicu langkah taktis dari pucuk pimpinan eksekutif Kota Makassar.
Menjawab tuntutan pemerataan pembangunan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan kerja intensif ke Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada Jumat (12/6/2026).
BACA JUGA : Ini Perjuangan Appi untuk warga kepulauan
Kunjungan yang dipusatkan di Pulau Barrang Lompo dan Pulau Bone Tambu ini melahirkan dua keputusan krusial: intervensi anggaran pendidikan miliaran rupiah serta ultimatum keras terhadap komitmen kerja para tenaga pendidik.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa wilayah kepulauan bukanlah halaman belakang yang terabaikan, melainkan bagian integral yang berhak mendapatkan mutu fasilitas setara dengan wilayah daratan.
Injeksi Dana Pendidikan dan Komitmen Revitalisasi APBD 2027
Dalam lawatan tersebut, Munafri secara simbolis menggelontorkan total bantuan pendidikan senilai Rp2,1 miliar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Alokasi dana ini dipecah secara proporsional untuk membenahi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah serta mendanai beasiswa siswa: sekitar Rp900 juta untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Rp1,2 miliar dikunci untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Namun, tantangan riil di lapangan langsung menghadang saat Wali Kota meninjau SMP Negeri 42 Satu Atap Bone Tambu.
Sekolah tersebut kini berada dalam kondisi darurat akibat hantaman abrasi pantai yang mengancam keselamatan aktivitas belajar mengajar.
Menyikapi kondisi tersebut, politisi Golkar yang akrab disapa Appi ini memastikan bahwa penanganan menyeluruh tidak akan dipaksakan pada anggaran perubahan tahun ini karena skala kerusakannya yang masif.
Sebagai gantinya, pemerintah menggaransi proyek ini masuk sebagai program prioritas dalam struktur APBD Pokok Tahun 2027.
“Insya Allah pada APBD pokok tahun 2027 kita akan melakukan revitalisasi maksimal terhadap sekolah SD dan SMP yang ada di Bone Tambu, termasuk fasilitas rumah dinas guru,” tegas Ketua IKA FH Unhas tersebut. Penyediaan rumah dinas dinilai krusial untuk menjamin kelancaran skema rotasi kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Sentilan Keras Ketidakhadiran Guru: Insentif Dinikmati, Kewajiban Diabaikan
Bukan sekadar urusan membenahi fisik bangunan, Munafri membongkar masalah fundamental terkait kualitas sumber daya manusia dan kedisiplinan aparat di wilayah kepulauan.
Menjawab keluhan dan aspirasi warga pulau, Wali Kota memberikan peringatan keras kepada para guru yang kerap mangkir dari tugas mengajar meskipun telah menerima fasilitas khusus dari daerah.
“Jangan sampai insentif dinikmati tetapi kewajiban tidak dijalankan. Bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik kalau gurunya tidak ada,” cetus Munafri
Pemkot Makassar selama ini telah mengalokasikan insentif khusus bagi guru di pulau-pulau terluar sebagai kompensasi atas tantangan geografis.
Munafri memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk memperketat sistem pengawasan presensi dan tidak segan memberikan sanksi bagi guru yang melalaikan tanggung jawabnya.
Sektor Kesehatan: Memutus Kendala Evakuasi Lewat Ambulans Laut
Selain sektor pendidikan, ketimpangan layanan kesehatan turut menjadi fokus intervensi Pemkot Makassar.
Salah satu program taktis yang sedang dimatangkan adalah pengadaan unit ambulans laut yang ditargetkan dapat beroperasi tahun ini.
Selama ini, proses evakuasi medis darurat dari pulau menuju daratan utama selalu tersandera oleh dua variabel klasik: kondisi cuaca ekstrem dan ketiadaan sarana transportasi yang siap sedia.
Dengan adanya ambulans laut khusus, pemkot berharap rantai penanganan darurat pasien dapat dipangkas secara signifikan.
Sebagai pelengkap pembangunan multisektoral, Pemkot Makassar juga tengah mendesentralisasikan berbagai program bantuan dasar lainnya ke Sangkarrang, mulai dari perbaikan sanitasi dan jamban keluarga, peningkatan fasilitas puskesmas pembantu, hingga penguatan infrastruktur dasar kelistrikan dan air bersih.
Lewat rentetan intervensi terukur ini, janji pemerataan pembangunan kini ditantang untuk mampu mengubah wajah kesejahteraan masyarakat maritim Makassar.
