ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pertumbuhan sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan tidak hanya ditopang industri perbankan, tetapi juga didukung kinerja positif Industri Keuangan Non Bank (IKNB), pasar modal, serta program literasi dan inklusi keuangan yang terus diperluas sepanjang 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat berbagai subsektor IKNB masih berada pada jalur pertumbuhan. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan meningkat 3,56 persen secara tahunan menjadi Rp19,39 triliun. Di saat yang sama, outstanding pinjaman fintech peer-to-peer lending mencapai Rp2,64 triliun atau tumbuh 29,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: OJK Ajak Masyarakat Waspadai Modus Investasi Ilegal dan Pinjaman Online Ilegal
Pertumbuhan lebih tinggi terjadi pada sektor pergadaian. Outstanding pinjaman tercatat mencapai Rp12,58 triliun atau melonjak 44,83 persen secara tahunan. Sementara sektor penjaminan juga menunjukkan perkembangan positif dengan total penjaminan sebesar Rp1,03 triliun atau tumbuh 19,86 persen.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan semakin beragamnya akses pembiayaan yang dimanfaatkan masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pertumbuhan industri keuangan nonbank menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan di daerah.
Di sektor pasar modal, antusiasme masyarakat untuk berinvestasi juga terus meningkat. Hingga Juni 2026, jumlah Single Investor Identification (SID) di Sulawesi Selatan mencapai 766.125 investor atau meningkat 79,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Portofolio reksa dana masih menjadi pilihan investasi yang paling dominan sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan instrumen lainnya.
Peningkatan jumlah investor tersebut dinilai sebagai indikator semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan produk keuangan formal. OJK menilai tren ini menjadi sinyal positif terhadap perkembangan budaya investasi yang semakin inklusif di Sulawesi Selatan.
Selain memperkuat industri jasa keuangan, OJK juga terus mengintensifkan program literasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Hingga Juli 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 2,2 juta peserta melalui 198 kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. OJK juga mencatat telah terbentuk 1.557 Duta Literasi Keuangan yang berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, guru, hingga komunitas masyarakat.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen dan Perizinan LJK, Arif Machfoed, menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak sekaligus terhindar dari berbagai risiko penyalahgunaan produk keuangan.
Di sisi inklusi keuangan, OJK bersama berbagai pemangku kepentingan terus mendorong akses layanan keuangan melalui sejumlah program strategis. Hingga Triwulan II 2026, Program Hapus Rentenir telah mencatat plafon pembiayaan sebesar Rp644,46 miliar, sementara Program Pemberdayaan Ekosistem Bisnis UMKM telah menjangkau 1.611 klaster dengan 22.275 debitur.
Program lainnya juga terus berkembang, mulai dari penguatan ekonomi berbasis komoditas kakao, pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), hingga gerakan One Student One Account (OSOA) yang berhasil mencatat lebih dari 2,18 juta rekening pelajar dengan nominal tabungan mencapai Rp412,38 miliar. Digitalisasi transaksi melalui QRIS juga terus diperluas dengan jumlah merchant mencapai 158.590.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Ahmad Murad, menegaskan bahwa penguatan sektor jasa keuangan harus berjalan beriringan dengan perluasan akses pembiayaan yang sehat dan inklusif. Menurutnya, sinergi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.











