Hukum & Kriminal

Kuasa Hukum Hadji Kalla Siapkan Laporan Dugaan Pemalsuan Surat Tanah GMTD

×

Kuasa Hukum Hadji Kalla Siapkan Laporan Dugaan Pemalsuan Surat Tanah GMTD

Sebarkan artikel ini

ELINE.NEWS, MAKASSAR – Perselisihan lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) dan PT Hadji Kalla memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Negeri Makassar menyatakan gugatan perdata GMTD tidak dapat diterima, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla kini menyiapkan laporan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah.

Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik atau e-Court pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla bersama pihak Turut Tergugat. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Menindaklanjuti putusan tersebut, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla berencana berkoordinasi dengan pihak perusahaan sebelum mengajukan pengaduan pidana.

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan dokumen perolehan tanah.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ungkap Hasman Usman.

Majelis Hakim Temukan Persoalan Formil dalam Gugatan GMTD

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menemukan dua persoalan mendasar dalam gugatan PT GMTD.

Pertama, gugatan dinilai kurang pihak atau Plurium Litis Consortium. Kedua, gugatan dianggap kabur atau Obscuur Libel.

Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan tidak dilibatkannya seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.

Dalam perkara ini, PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.

Perseroan mengklaim sertifikat tersebut berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat Hak Guna Bangunan, masing-masing SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala. Keempat sertifikat tersebut telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, disertai dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan haknya.

Perbedaan Riwayat dan Letak Tanah Jadi Sorotan

Selain persoalan kelengkapan pihak dalam gugatan, majelis hakim juga menyoroti perbedaan riwayat administrasi pertanahan yang menjadi dasar klaim kedua perusahaan.

Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate dalam persidangan, majelis hakim memperoleh fakta mengenai riwayat pencatatan tanah adat tersebut.

Dalam dokumen yang diperiksa, tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I. Lokasi fisiknya disebut berada di sebelah timur objek tanah yang disengketakan.

Di sisi lain, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Perbedaan riwayat tersebut menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menilai ketidakjelasan letak dan administrasi asal-usul tanah yang diklaim PT GMTD.

Selain itu, majelis hakim juga menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan riwayat asal-usul hak atas tanah.

Pihak-pihak tersebut meliputi Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang bersama ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.

Menurut pertimbangan majelis hakim, tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah yang disengketakan tidak dapat diuji secara utuh.

Dengan putusan yang menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla kini mempersiapkan langkah hukum lanjutan melalui pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah.

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla

Hasman Usman, S.H., M.H. & Associates

Hendropriyono & Associates

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *