DaerahHukum & Kriminal

GMTD Tegaskan Putusan Pengadilan Tidak Membatalkan Hak Kepemilikan Perseroan

×

GMTD Tegaskan Putusan Pengadilan Tidak Membatalkan Hak Kepemilikan Perseroan

Sebarkan artikel ini

ELINE.NEWS, MAKASSAR – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan bahwa sertifikat tanah milik perseroan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan GMTD menyusul munculnya klaim kemenangan pihak PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada 19 November 2026. Perseroan menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menegaskan bahwa tidak ada amar putusan yang menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek perkara.

Menurutnya, putusan pengadilan harus dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said.

GMTD Soroti Klaim Kemenangan Pihak Kalla

GMTD secara khusus menyoroti pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers yang menyebut pihaknya memenangkan perkara tersebut.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum PT Hadji Kalla menyampaikan pernyataan, “Ya, kita dimenangkan. Ya, dimenangkan.”

Bahkan, pihak tersebut juga menyatakan, “Kita mampu menunjukkan bahwa objek itu adalah benar milik PT Hadji Kalla.”

Namun, GMTD menilai pernyataan tersebut dapat membentuk persepsi bahwa pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah yang disengketakan.

Perseroan kemudian merujuk pada amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

Dengan demikian, menurut GMTD, tidak tepat apabila putusan tersebut ditafsirkan sebagai penetapan kemenangan PT Hadji Kalla atas kepemilikan tanah.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” ujar Ali Said.

GMTD Sebut Sertifikat dan Landasan Hukum Kepemilikan Tetap Berlaku

Selain membantah klaim kemenangan pihak Kalla, GMTD juga menegaskan bahwa dasar hukum kepemilikan tanah perseroan masih berlaku.

Perusahaan menyebut memiliki riwayat pertanahan yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971. Salah satu dokumen yang menjadi landasan kepemilikan tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD dengan luas 163.262 meter persegi.

GMTD juga menyampaikan sejumlah dasar pendukung lainnya, antara lain:

  1. Riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971.
  2. SHGB Nomor 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 meter persegi.
  3. Serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
  4. Pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025.
  5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.

GMTD menegaskan bahwa putusan pengadilan terbaru tidak membatalkan sertifikat tersebut, tidak membatalkan putusan-putusan sebelumnya, serta tidak membatalkan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan.

Persoalan Lahan Berlanjut ke Proses Hukum

GMTD menjelaskan bahwa sengketa tersebut bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla.

Perseroan menyebut adanya aktivitas masuknya kendaraan, penggunaan alat berat, hingga kegiatan penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim sebagai aset GMTD.

Dalam putusan 12 November 2026, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima dengan pertimbangan aspek formil gugatan.

GMTD menegaskan bahwa putusan tersebut bukan merupakan keputusan yang membatalkan hak kepemilikan perseroan ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

Karena itu, perusahaan menyatakan akan terus menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

GMTD Keberatan atas Tuduhan yang Dinilai Merugikan Perseroan

Di sisi lain, GMTD juga menyampaikan keberatan terhadap sejumlah pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan perusahaan.

Beberapa hal yang disoroti mencakup tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, hingga dugaan tindak pidana.

Menurut GMTD, tuduhan serius seperti itu tidak seharusnya disampaikan tanpa dasar yang jelas, terlebih jika dikaitkan dengan putusan pengadilan yang tidak menetapkan hal-hal tersebut dalam amar putusannya.

Atas berbagai pernyataan tersebut, GMTD tengah mengkaji langkah hukum untuk melindungi nama baik, reputasi, serta kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang sahamnya.

GMTD Tegaskan Keterlibatan Pemerintah dalam Pembangunan Tanjung Bunga

GMTD juga mengingatkan bahwa perusahaan tersebut lahir atas prakarsa Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu.

Sejak awal pendiriannya, GMTD mengemban mandat untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, serta mengembangkan kawasan baru sebagai bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai gerbang pembangunan Indonesia Timur.

Hingga saat ini, GMTD merupakan perusahaan terbuka yang melibatkan kepemilikan saham tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Keterlibatan investor swasta di dalam perusahaan juga merupakan bagian dari upaya resmi pemerintah dalam mendorong investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Selama lebih dari tiga dekade, GMTD mengklaim telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Oleh karena itu, GMTD menilai upaya mempertahankan aset dan hak hukum perusahaan tidak hanya menyangkut kepentingan korporasi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, kepastian hukum investasi, serta keberlanjutan pembangunan Sulawesi Selatan.

GMTD Tegaskan Tidak Akan Mundur Mempertahankan Aset

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menegaskan bahwa perusahaan tidak akan mundur dalam mempertahankan aset dan hak-hak hukumnya.

Ia menyebut tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, investor publik, serta mandat pembangunan yang telah dipercayakan kepada GMTD sejak awal berdiri.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” tegas Ali Said.

GMTD menyatakan akan terus menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga demi kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.

Perseroan juga menegaskan bahwa konferensi pers tidak dapat menggantikan putusan pengadilan, klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat, dan penggiringan opini publik tidak dapat menghapus hak hukum GMTD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *