ELINE.NEWS, MAKASSAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan pada posisi Juni 2026 tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi.
Stabilitas tersebut tercermin dari kinerja sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang tetap terjaga. Fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik, penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit tetap tumbuh positif, partisipasi masyarakat di pasar modal terus meningkat, serta berbagai sektor IKNB menunjukkan perkembangan yang mendukung perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Baca juga: OJK Perkuat Integritas Pasar Modal Indonesia
Perkembangan Sektor Perbankan di Sulawesi Selatan
Pada posisi Juni 2026, total aset perbankan tumbuh sebesar 5,99 persen (yoy) menjadi Rp214,32 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,71 persen (yoy) menjadi Rp149,77 triliun. DPK di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh tabungan dengan share 61,45 persen, disusul Deposito sebesar 22,68 persen dan Giro sebesar 15,87 persen.
Pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat yang tetap kuat menunjukkan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di tengah dinamika ekonomi yang berkembang.
Di sisi penyaluran dana, kredit perbankan tumbuh sebesar 5,27 persen (yoy) menjadi Rp176,30 triliun. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit produktif memiliki pangsa sebesar 52,28 persen dan berhasil tumbuh positif sebesar 2,36 persen (yoy), sementara itu kredit konsumtif memiliki pangsa sebesar 47,72 persen dan tumbuh tinggi sebesar 8,66 persen (yoy).
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit produktif yang disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran memiliki porsi terbesar dengan share 21,53 persen dari total penyaluran kredit.
Fungsi intermediasi perbankan juga tetap berjalan dengan baik yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 117,71 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) masih terjaga, berada pada level 3,70 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Sulawesi Selatan tetap mampu menyalurkan pembiayaan untuk mendukung aktivitas ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang memadai.
Perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan aset, penghimpunan dana, dan pembiayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional pada posisi Juni 2026.
Total aset perbankan syariah tumbuh sebesar 30,80 persen (yoy) menjadi Rp23,89 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 30,62 persen (yoy) menjadi Rp16,18 triliun dan penyaluran pembiayaan juga tumbuh sebesar 24,28 persen (yoy) menjadi Rp19,35 triliun.
Tingkat intermediasi perbankan Syariah berada pada level 119,64 persen dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 2,27 persen.
Pangsa pasar aset perbankan syariah meningkat menjadi 10,87 persen, mencerminkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah serta meningkatnya kontribusi industri perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kredit UMKM di Sulawesi Selatan
Dukungan sektor jasa keuangan terhadap perekonomian daerah juga tercermin dari tetap terjaganya penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang mencapai Rp62,30 triliun atau sebesar 36,06 persen dari total kredit perbankan pada posisi Juni 2026.
Meskipun pertumbuhannya relatif moderat (1,12 persen yoy), sektor UMKM tetap menjadi fokus utama pembiayaan perbankan mengingat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah, penyerap tenaga kerja, dan penopang aktivitas usaha masyarakat.
Berdasarkan skala usaha, penyaluran kredit UMKM di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh segmen usaha mikro dengan pangsa sebesar 56,50 persen, disusul usaha kecil sebesar 28,98 persen dan usaha menengah sebesar 14,52 persen.
Dominasi kredit pada segmen usaha mikro menunjukkan masih besarnya kebutuhan akses pembiayaan bagi pelaku usaha skala kecil, sekaligus menjadi peluang untuk terus memperkuat ekosistem pembiayaan dan pendampingan usaha guna mendorong UMKM naik kelas.
Secara keseluruhan, kredit UMKM telah disalurkan kepada 902.581 debitur.
Perkembangan Pasar Modal di Sulawesi Selatan
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan terus meningkat dan mencapai 766.125 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 79,28 persen (yoy).
Adapun berdasarkan jenis portofolio, pertumbuhan investor tertinggi tercatat pada reksa dana yang tumbuh sebesar 81,35 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.
Pertumbuhan investor yang tinggi juga menunjukkan semakin kuatnya inklusi keuangan di daerah melalui pemanfaatan berbagai instrumen investasi yang tersedia.
Perkembangan Industri Keuangan Non Bank di Sulawesi Selatan
Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga tetap menunjukkan perkembangan yang positif pada perusahaan pembiayaan, fintech peer-to-peer lending, pergadaian, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga penjaminan yang mencerminkan semakin beragamnya akses layanan dan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya tetap stabil, tetapi juga semakin inklusif dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan keuangan masyarakat.
Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi Mei 2026 tumbuh positif di berbagai industri.
Penyaluran pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp19,39 triliun tumbuh 3,56 persen (yoy), sementara itu, total pembiayaan pada perusahaan modal ventura mencapai Rp389 miliar atau tumbuh sebesar 3,48 persen (yoy).
Di sisi lain, layanan keuangan berbasis teknologi juga terus mengalami ekspansi. Outstanding pembiayaan Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending mencapai Rp2,64 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 29,64 persen (yoy), yang mengindikasikan meningkatnya pemanfaatan layanan pembiayaan digital oleh masyarakat.
Pertumbuhan tertinggi tercatat pada industri pergadaian dengan total pembiayaan mencapai Rp12,58 triliun atau tumbuh sebesar 44,83 persen (yoy).
Pertumbuhan pembiayaan pada berbagai sektor mencerminkan semakin beragamnya alternatif akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Di sisi lain, peningkatan kinerja industri perasuransian, dana pensiun, dan lembaga penjaminan menunjukkan semakin kuatnya pemanfaatan instrumen proteksi, mitigasi risiko, serta perencanaan keuangan jangka panjang oleh masyarakat dan dunia usaha.
Total aset Dana Pensiun tumbuh 1,29 persen (yoy) menjadi Rp1,71 triliun. Adapun nilai penjaminan pada lembaga penjaminan tercatat sebesar Rp1,03 triliun atau tumbuh 19,86 persen (yoy).
Pada industri perasuransian (posisi April 2026), total premi tercatat tumbuh cukup tinggi sebesar 30,63 persen (yoy) menjadi Rp1,26 triliun, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keuangan dan manajemen risiko.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya tetap stabil dalam mendukung kebutuhan pembiayaan, tetapi juga semakin berperan dalam memperkuat ketahanan keuangan masyarakat dan pelaku usaha melalui berbagai layanan perlindungan dan pengelolaan risiko.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
OJK Sulsel Sulbar terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat melalui upaya preventif dengan mendorong penggunaan produk dan layanan dari lembaga jasa keuangan yang legal.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai program edukasi keuangan sebagai bagian dari penguatan fungsi pelindungan konsumen melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, OJK bersama para pemangku kepentingan telah melaksanakan 198 kegiatan edukasi keuangan yang berhasil menjangkau 2.204.391 peserta di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Program edukasi tersebut ditujukan kepada beragam kelompok masyarakat, meliputi pelajar dan mahasiswa, aparatur sipil negara, TNI, pelaku UMKM, perempuan, komunitas masyarakat, santri, dan tenaga pendidik, serta karyawan.
Melalui kegiatan yang diselenggarakan baik secara luring maupun melalui platform digital, OJK Sulsel Sulbar terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan, serta pentingnya mewaspadai berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki literasi keuangan yang semakin baik, mampu mengambil keputusan keuangan secara bijaksana, dan lebih terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan di sektor jasa keuangan.
Selanjutnya, terkait dengan layanan konsumen, OJK Sulsel Sulbar telah menerima 1.941 layanan.
Adapun topik layanan yang mendominasi yakni terkait restrukturisasi sebanyak 342 layanan diikuti dengan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 331 layanan, kemudian layanan terkait perilaku petugas penagihan sebanyak 277, disusul oleh sanggahan transaksi/jumlah tagihan di posisi ke-empat dan penyalahgunaan data pribadi di posisi ke-lima.
Sejak Januari hingga Juli 2026, OJK Sulsel Sulbar mencatat sektor Fintech menjadi kategori PUJK yang memiliki layanan konsumen terbanyak sebesar 880 layanan, kemudian sektor perbankan tercatat sebanyak 547 layanan, diikuti pembiayaan sebanyak 464 layanan, dan sektor asuransi sebanyak 40 layanan serta sektor pasar modal sebanyak 10 layanan.
Selain layanan informasi dan pengaduan konsumen, terdapat pula layanan permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selama periode Januari hingga Juli 2026 sebanyak 9.687 layanan permintaan informasi SLIK diterima, yang terdiri atas 6.635 layanan melalui kanal tatap muka (walk-in) dan 3.052 layanan melalui kanal daring (online).
Untuk informasi dan edukasi keuangan terkini, masyarakat dapat mengikuti akun resmi Instagram @ojk_sulselsulbar.
