ELINE.NEWS, MAKASSAR – Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama International Labour Organization (ILO) serta para pemangku kepentingan mendukung implementasi platform e-Seaweed di Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses keuangan bagi petani rumput laut melalui pemanfaatan teknologi digital.
Selanjutnya, rangkaian implementasi e-Seaweed berlangsung selama dua hari. Kegiatan diawali dengan kunjungan lapangan kepada komunitas petani rumput laut di Desa Ujung Baji, Kabupaten Takalar, pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, para pihak berinteraksi langsung dengan komunitas petani. Selain itu, mereka memperkenalkan dan mendata petani melalui sistem e-Seaweed, mendemonstrasikan penggunaan platform, serta memperkuat kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan budidaya rumput laut.
Kemudian, rangkaian kegiatan berlanjut dengan peluncuran e-Seaweed pada 24 September 2026 di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Peluncuran tersebut juga ditandai dengan penyerahan simbolis fasilitas Pembiayaan Resi Gudang dari Bank Sulselbar kepada KOSPERMINDO.
e-Seaweed merupakan platform digital yang dikembangkan dan dimiliki KOSPERMINDO untuk mendukung pengelolaan rantai nilai rumput laut. Platform ini mencatat aktivitas budidaya dan pergudangan, transaksi, serta data petani.
Dengan demikian, penggunaan platform tersebut dapat meningkatkan ketertelusuran, pengendalian mutu, dan transparansi rantai pasok.
Pada tahap awal, sebanyak 200 petani rumput laut di Kabupaten Takalar telah masuk ke dalam platform e-Seaweed. Selanjutnya, pengembangan platform tersebut menargetkan hingga 2.000 petani.
Kegiatan lapangan di Kabupaten Takalar turut dihadiri Duta Besar Swiss untuk Indonesia H.E. Konstantin Obolensky, Head of SECO Indonesia Violette Ruppanner, serta Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha petani rumput laut yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menyampaikan bahwa perluasan inklusi keuangan membutuhkan informasi yang andal, kapasitas usaha yang lebih kuat, serta ekosistem yang memungkinkan lembaga keuangan memahami dan melayani usaha kecil.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.
Sementara itu, pemanfaatan data digital dapat membantu menghubungkan masyarakat produktif dengan layanan keuangan yang bertanggung jawab.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyampaikan bahwa melalui e-Seaweed, aktivitas usaha sehari-hari petani rumput laut dapat berkembang menjadi rekam jejak digital yang kredibel.
Dengan rekam jejak tersebut, petani memiliki visibilitas yang lebih baik di mata lembaga keuangan. Karena itu, kondisi tersebut dapat membuka peluang pembiayaan untuk mengembangkan usaha sekaligus membangun penghidupan yang lebih tangguh.
Inisiatif ini merupakan bagian dari program PROMISE II IMPACT ILO yang mendapat dukungan Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Duta Besar-designate Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Konstantin Obolensky menyampaikan bahwa e-Seaweed melanjutkan kerja sama jangka panjang antara Swiss dan Indonesia di sektor rumput laut, khususnya dalam menjawab tantangan akses terhadap pembiayaan.
Menurutnya, integrasi pencatatan digital dengan layanan keuangan melalui e-Seaweed menunjukkan pemanfaatan teknologi dan kemitraan yang dapat menciptakan peluang bagi petani skala kecil untuk memperoleh akses keuangan dan mengembangkan usaha.
Selanjutnya, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, yang dalam kegiatan tersebut diwakili Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Gonthor Ryantori Aziz, menyampaikan bahwa salah satu tantangan petani skala kecil dalam mengakses pembiayaan formal adalah asimetri informasi.
Selain itu, keterbatasan rekam jejak finansial maupun operasional yang terverifikasi juga menjadi tantangan. Melalui e-Seaweed, aktivitas usaha petani mulai dari proses budidaya, serah terima hasil panen, hingga pencatatan tonase di tingkat gudang dapat direkam secara digital.
Dengan begitu, sistem tersebut membentuk digital footprint yang valid dan transparan. Rekam jejak tersebut diharapkan dapat membantu lembaga jasa keuangan memahami profil risiko dan kapasitas usaha petani.
OJK SulselSulbar terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, lembaga pembangunan, koperasi, dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, digitalisasi bukan menjadi tujuan akhir, melainkan jembatan untuk meningkatkan ketahanan usaha dan kesejahteraan petani.
Karena itu, sinergi berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan ekosistem budidaya rumput laut Sulawesi Selatan sebagai salah satu model digitalisasi rantai nilai UMKM yang dapat dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.
