ELINE.NEWS,MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 31 Januari 2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Februari 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.
Manfaat APBN
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Selatan tercermin dalam realisasi Belanja Negara sebesar Rp4,77 triliun, tumbuh 4,33% disbanding 2025. Realisasi belanja tersebut mencakup pelaksanaan fungsi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, agama, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam kinerja belanja sektoral APBN.
Baca juga : Edukasi dan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 31 Januari 2026 mencapai Rp788,1 miliar atau 5,48% dari target Rp14,4 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp359 miliar, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp596 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp7,11 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp174 miliar.
Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 31 Januari 2026 mencapai Rp16,8 miliar atau 4,49% dari target Rp373,4 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp10,5 miliar, Bea Keluar sebesar Rp3,6 miliar, dan Cukai sebesar Rp2,7 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 31 Januari 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp251,4 miliar atau 6,85% dari target Rp3,7 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp148,1 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp103,3 miliar.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 31 Januari 2026 terealisasi sebesar Rp824,2 miliar atau 3,74% dari pagu Rp22 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp668,3 miliar atau 6,00% dari pagu Rp11,1 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp150,1 miliar atau 2,10% dari pagu Rp7,1 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 725 satuan kerja di 48 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan. Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp5,9 miliar atau 0,16% dari pagu Rp3,7 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.. Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum terealisasi dari pagu Rp25 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 31 Januari 2026 terealisasi sebesar Rp3,9 triliun atau 14,75% dari pagu Rp26,8 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp434,5 miliar dengan realisasi Rp16,2 miliar atau 3,73%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp18,1 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 15,84%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,6 miliar dan belum terealisasi. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,3 triliun dengan realisasi Rp1,1 triliun atau 17,09%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa
Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,7 triliun dan belum terealisasi. Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 31 Januari 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:
fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp3,98 triliun;
fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp234,24 miliar;
fungsi Pertahanan sebesar Rp218,90 miliar
fungsi Pendidikan sebesar Rp143,21 miliar;
fungsi Kesehatan sebesar Rp90,85 miliar;
fungsi Ekonomi sebesar Rp56,16 miliar;
fungsi Agama sebesar Rp28,09 miliar;
fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp21,86 miliar;
fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp1,47 miliar;
fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp210,32 juta;
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah
Sampai dengan 31 Januari 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:
penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.788.132 penerima manfaat melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;
penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.274 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 214 permohonan proposal bisnis;
realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;
bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah;
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,30 triliun kepada 19.357 debitur pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar.
Kesimpulan
Mengawali Tahun Anggaran 2026, kinerja fiskal menunjukkan fondasi yang kuat dan terjaga. Capaian pendapatan negara Rp1,06 triliun (5,73% dari target) tetap solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. PPh dan PPN mendominasi penerimaan perpajakan (Rp955,56 miliar) dan penerimaan BLU mendominasi PNBP dengan Rp148,08 miliar.
Belanja negara Rp4,77 triliun (9,78% pagu) dioptimalkan sejak awal tahun untuk memperkuat fondasi pembangunan dan pelayanan publik.
Transfer ke Daerah dengan realisasi Rp3,95 triliun (14,75%), didominasi penyaluran DAU Rp2,86 triliun, menjadi pengungkit awal pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Penyaluran KUR mencapai Rp1,30 triliun dengan subsidi bunga Rp114,72 miliar didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kota Makassar, mengakselerasi penyaluran pembiayaan produktif untuk mendukung pertumbuhan usaha.
Berbagai program pemerintah telah berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,79 juta penerima, pendirian 1.274 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar, produksi 5.399.174 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.
Memasuki tahun 2026, APBN siap menjadi penggerak utama pembangunan. Dengan fondasi yang kuat dan kolaborasi pusat-daerah yang solid, pemerintah optimis mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal tahun.(*)
