ELINE.NEWS,Jakarta – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan tangguh membutuhkan integrasi antarsektor, regulasi yang responsif, kebijakan fiskal-moneter yang sinergis, serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang adaptif dan kolaboratif. Upaya ini menjadi krusial dalam menopang pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan nasional.
“Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan ini, pemberdayaan ekosistem GRC yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah percepatan digitalisasi, risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, dan regulatory arbitrage menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi,” ujar Mahendra saat membuka kegiatan OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa.
RGS 2025 digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat ekosistem GRC di sektor jasa keuangan, dengan tema “Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience.” Forum ini menegaskan bahwa penguatan GRC menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global.
Mahendra juga menekankan bahwa OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan lembaga negara, lembaga jasa keuangan (LJK), serta asosiasi profesi GRC untuk membangun tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan yang kokoh. “Kolaborasi ini bukan hanya formalitas, tetapi langkah strategis membangun ekosistem GRC yang saling menopang, berlandaskan profesionalisme, dan berorientasi pada integritas,” ujarnya.
Menurutnya, forum seperti RGS harus menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat nilai dan budaya tata kelola yang baik, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi.
“Di era penuh ketidakpastian ini, GRC bukan hanya alat kepatuhan, tetapi kompas strategis untuk mengarahkan langkah menuju stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Mahendra.
Sementara itu, Sophia Wattimena, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, menyampaikan bahwa penguatan GRC merupakan pilar penting dalam mendukung Asta Cita, terutama pada misi penguatan sektor jasa keuangan, reformasi tata kelola, dan pemberantasan korupsi.
Ia menambahkan bahwa transformasi tata kelola menjadi strategi besar menuju Visi Indonesia Emas 2045, di mana sektor jasa keuangan diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat.
“Dalam membangun ekosistem GRC yang kokoh, kita dapat belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Filosofi ini sejalan dengan nilai inti RGS yaitu Role Model, Guidance, dan Support,” jelas Sophia.
Dengan meningkatnya kompleksitas risiko, penguatan ekosistem GRC tidak lagi menjadi sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan bagi setiap perusahaan, terutama di sektor jasa keuangan.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Budi Prijono turut menyampaikan bahwa tata kelola kolaboratif lintas sektor diperlukan agar pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan menuju 2045.
“BPK sangat mendorong penguatan GRC melalui tata kelola kolaboratif yang memerlukan sinergi internal antar satuan kerja serta kemitraan lintas sektor dan partisipasi aktif di tataran global,” ujarnya.
Sebagai wujud komitmen OJK mendorong inovasi, RGS 2025 juga mengadakan Innovation Paper Competition untuk pertama kalinya. Ajang ini mendapat sambutan luar biasa dari mahasiswa, dengan partisipasi 585 peserta dari 242 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kompetisi ini membuktikan besarnya minat generasi muda terhadap pengembangan ide-ide inovatif di bidang GRC dan kesiapan mereka menjadi motor inovasi sektor keuangan.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK), serta jajaran Badan Supervisi OJK.
RGS 2025 menghadirkan dua sesi diskusi panel interaktif dan sesi GRC Insight dengan narasumber dari dalam dan luar negeri, di antaranya:
Edimon Ginting (Senior Advisor, Climate Change & Sustainable Development Department, ADB)
Jowil Plecerda (Senior Officer, Digital Economy Division, ASEAN Secretariat)
Lee Jun Ho (Advisor, Financial Market Stabilization Department, South Korea FSS)
Aviliani (Deputy Chair, Policy Analysis, Kadin Indonesia)
Beili Wong (Director, The Institute of Internal Auditors)
Nai Seng Wong (Executive Director, Strategy, Risk & Transactions, Deloitte Southeast Asia)
Jean Bouquot (President, IFAC)
Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur)
Diskusi berfokus pada isu-isu terkini seperti penguatan tata kelola dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan, pendalaman pasar keuangan, dan peran strategis GRC dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sesi GRC Insight menjadi sorotan khusus, saat Emil Dardak berbagi pandangan bahwa penerapan prinsip GRC modern harus didukung oleh integritas dan transformasi digital, yang menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan adaptif dan responsif terhadap tantangan global.
Risk & Governance Summit 2025 diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri lebih dari 12.000 peserta, baik secara fisik maupun daring, yang terdiri atas pimpinan dan perwakilan lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia.(*)
