ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong peningkatan standar keselamatan bangunan, khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat pemahaman pengelola gedung mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, pemerintah menggelar sosialisasi PBG dan SLF di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menyasar para pengelola fasilitas kesehatan agar memahami ketentuan perizinan sekaligus memastikan bangunan yang digunakan memenuhi standar teknis dan keselamatan.
Sosialisasi tersebut mengangkat tema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”. Selain memberikan pemahaman regulasi, kegiatan ini juga mendorong pengelola fasilitas kesehatan lebih memperhatikan kelayakan gedung sebagai tempat pelayanan masyarakat.
Seiring perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG dan SLF, pengelola gedung perlu memahami mekanisme serta kewajiban yang berlaku. Sebab, kedua instrumen tersebut tidak sekadar berkaitan dengan administrasi pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan bangunan.
PBG Mengatur Persetujuan Pembangunan Gedung
Dalam pemaparan materi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa PBG merupakan persetujuan bagi pemilik bangunan untuk melaksanakan pembangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, hingga perawatan gedung.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
Fadil menegaskan, setiap bangunan harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Persyaratan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan struktur hingga kenyamanan pengguna.
Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki kebutuhan teknis tersendiri. Misalnya, pengaturan ukuran ruang dan sistem pencahayaan harus memenuhi ketentuan agar mendukung keselamatan serta kualitas pelayanan kesehatan.
SLF Pastikan Bangunan Layak Digunakan
Selain PBG, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai fungsi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Narasumber Laode Muh Halidu menerangkan bahwa PBG dan SLF memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memastikan kelayakan bangunan.
PBG menjadi persetujuan yang harus dipenuhi sebelum pemilik melaksanakan pembangunan. Sementara itu, SLF menjadi bukti bahwa bangunan yang telah selesai dibangun memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan.
Laode mengibaratkan kedua dokumen tersebut seperti perizinan kendaraan. PBG menjadi dasar persetujuan pembangunan, sedangkan SLF memastikan bangunan telah melalui pemeriksaan kelayakan sebelum digunakan.
Dengan demikian, pengelola gedung tidak cukup hanya memenuhi persyaratan saat memulai pembangunan. Mereka juga harus memastikan bangunan tetap memenuhi standar keselamatan ketika mulai beroperasi.
Keselamatan Gedung Dukung Kualitas Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan PBG dan SLF menjadi perhatian penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan karena bangunan tersebut digunakan untuk melayani masyarakat secara langsung.
Karena itu, Pemkot Makassar berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran pengelola fasilitas kesehatan dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis bangunan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemenuhan ketentuan bangunan berjalan lebih optimal.
Melalui penerapan PBG dan SLF, aspek keselamatan diharapkan menjadi perhatian sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga bangunan digunakan untuk memberikan pelayanan publik.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong fasilitas kesehatan yang aman, memenuhi standar kelayakan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.
