NEWS

INAHAFF 2026 Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan Program JKN

×

INAHAFF 2026 Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan Program JKN

Sebarkan artikel ini

ELINE.NEWS,JAKARTA – BPJS Kesehatan terus memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan terhadap praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam gelaran 2nd Indonesia Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa pengendalian kecurangan telah menjadi agenda berkelanjutan sejak awal penyelenggaraan Program JKN.

Berbagai strategi dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta pengembangan sistem pengendalian dan kolaborasi lintas sektor.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pembentukan Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.

BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan. Selain itu, penguatan monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan terus dilakukan, termasuk pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang telah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Prihati menegaskan, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar kerugian finansial.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.

Menurutnya, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program tersebut.

Hingga 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan kepesertaan tersebut turut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Karena itu, pengendalian kecurangan harus terus dikembangkan mengikuti perubahan pola pelayanan dan kompleksitas sistem kesehatan.

Pujo juga menyoroti pentingnya transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui konsep tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan lebih mengutamakan hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

BPJS Kesehatan Dorong Pembentukan INHAFA

Untuk memperluas keterlibatan berbagai pihak, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA).

Organisasi ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik untuk memperkuat integritas pelayanan kesehatan di Indonesia.

INHAFA dirancang memiliki tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, wadah pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta sarana penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Melalui pembentukan forum tersebut, sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN dapat berlangsung secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, mengatakan bahwa kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perubahan pola pelayanan, serta dinamika risiko membutuhkan sistem pengendalian kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menjelaskan, penanganan kecurangan tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

Kolaborasi tersebut menjadi fondasi untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Pemerintah Tekankan Pentingnya Penguatan Sistem Anti-Kecurangan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, turut menekankan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi berbagai potensi kecurangan.

Menurutnya, penguatan sistem JKN merupakan bagian dari upaya penyempurnaan perlindungan kesehatan masyarakat agar tidak ada seorang pun yang harus menghadapi risiko kesehatan sendirian karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu aspek yang harus dijaga adalah memastikan tidak ada praktik kecurangan dalam seluruh proses penyelenggaraan JKN. Sistem yang kuat diperlukan agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan melakukan kecurangan.

Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, juga mengingatkan bahwa perkembangan keterbukaan informasi dan media sosial menuntut penguatan langkah pencegahan, penghentian, serta antisipasi terhadap praktik kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia menambahkan, seluruh pihak harus memastikan sistem JKN tidak gagal mengantisipasi praktik kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, pembangunan sistem anti-kecurangan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Cak Imin juga menyoroti perlunya peningkatan kekuatan regulasi sebagai landasan pengendalian kecurangan. Saat ini, ketentuan terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri.

Ke depan, pemerintah diharapkan mendorong peningkatan level pengaturan agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjaga keberlanjutan Program JKN.

“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegasnya.

INAHAFF 2026 Berikan Penghargaan kepada Penggerak Anti-Kecurangan

Sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai pihak yang berkontribusi dalam membangun budaya anti-kecurangan, INAHAFF 2026 turut memberikan penghargaan kepada tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat integritas penyelenggaraan Program JKN.

Berikut daftar penerima penghargaan INAHAFF 2026:

1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik

  • Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.
  • Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
  • Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

  • Terbaik 1: Kabupaten Purbalingga.
  • Terbaik 2: Kota Medan.
  • Terbaik 3: Kabupaten Banyumas.

3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik

  • Terbaik 1: Provinsi Bali.
  • Terbaik 2: Provinsi Riau.
  • Terbaik 3: Provinsi Jawa Barat.

4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik

  • Terbaik 1: Kabupaten Kotawaringin Barat.
  • Terbaik 2: Kabupaten Karawang.
  • Terbaik 3: Kabupaten Sukabumi.

5. Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik

  • Terbaik 1: Provinsi Bali.
  • Terbaik 2: Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  • Terbaik 3: Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui penyelenggaraan INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat komitmen membangun sistem pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

Penguatan kolaborasi, pengawasan, regulasi, serta integritas seluruh pihak diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *