ELINE. NEWS, MANADO — Peran media dinilai penting dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, termasuk mengenai perlindungan simpanan perbankan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah III Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui kegiatan Media Gathering yang digelar di Manado, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang berbagi informasi antara LPS dan insan pers, khususnya terkait perkembangan pelaksanaan penjaminan simpanan serta resolusi bank di wilayah Sulampua.
Dalam pemaparannya, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah III yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Prayitno Amigoro, menjelaskan tugas dan fungsi LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
LPS memiliki sejumlah fungsi utama, yakni menjamin simpanan nasabah perbankan, turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan, serta melakukan resolusi terhadap bank yang mengalami permasalahan sesuai kewenangannya.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan penanganan klaim penjaminan simpanan pada bank yang dicabut izin usahanya. Berdasarkan data hingga 30 September 2026, LPS telah menangani klaim penjaminan simpanan terhadap 10 BPR/BPRS di wilayah Sulampua.
Dari total simpanan sebesar Rp333,36 miliar yang tercatat pada bank-bank tersebut, sebanyak Rp292,13 miliar atau 87,63 persen ditetapkan layak dibayar. Jumlah itu mencakup 44.445 rekening atau sekitar 94,85 persen dari keseluruhan rekening.
Sementara simpanan yang dinyatakan tidak layak bayar tercatat sebesar Rp41,24 miliar, mencakup 2.412 rekening.
Dalam materi presentasi juga dijelaskan sejumlah penyebab simpanan tidak memenuhi kriteria penjaminan, antara lain tidak tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan melampaui tingkat bunga penjaminan LPS, serta adanya permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan bank.
Pentingnya Memahami Ketentuan Penjaminan
Melalui forum tersebut, media juga mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan simpanan yang dijamin LPS. Secara umum, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.
LPS juga menetapkan batas maksimum nilai simpanan yang dijamin sebesar Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank. Karena itu, pemahaman terhadap ketentuan penjaminan menjadi penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak.
Selain membahas penjaminan simpanan, materi gathering turut mengulas mekanisme resolusi bank. Penanganan ini dilakukan terhadap bank yang mengalami permasalahan dan tidak dapat disehatkan, melalui sejumlah metode resolusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara nasional, sejak mulai beroperasi pada 22 September 2005 hingga 30 September 2026, LPS telah menangani penjaminan simpanan pada satu bank umum dan 160 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya.
Adapun di wilayah Sulampua, data hingga 6 Oktober 2026 mencatat 10 bank telah dilikuidasi. Seluruhnya merupakan BPR/BPRS.
Melalui Media Gathering ini, LPS memberikan pembaruan informasi mengenai pelaksanaan mandat lembaga sekaligus memperkuat pemahaman insan pers terhadap isu penjaminan simpanan dan penanganan bank.
Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi media dalam menyajikan pemberitaan yang akurat dan edukatif, sehingga masyarakat semakin memahami hak serta ketentuan perlindungan simpanan di perbankan.
