ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai memperkuat pemahaman regulasi penataan ruang melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kegiatan yang digelar Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi, Rabu (18/11/2026). Sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi dinamika pembangunan dan kemungkinan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar hingga 2043.
Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Dr. Ar. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si., IAI, membuka langsung kegiatan tersebut. Selain itu, hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, S.T., M.Si., IPM.
Dalam sambutannya, Fuad Azis menegaskan bahwa Kota Makassar telah memiliki dokumen RTRW 2024–2043 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024.
Meski demikian, perkembangan wilayah dan kebutuhan pembangunan berpotensi menghadirkan perubahan dalam perjalanan waktu. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami aturan terbaru agar setiap proses penyesuaian maupun revisi tata ruang memiliki landasan hukum yang jelas.
“Kami berharap melalui PP Nomor 34 Tahun 2026 ini tidak ada lagi kerancuan dalam proses penyesuaian maupun revisi perda yang sudah kita tetapkan,” ujar Fuad Azis.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika pembangunan dari 2024 hingga 2043 tentu akan membawa berbagai perubahan terhadap kondisi wilayah Kota Makassar.
“RTRW Kota Makassar Tahun 2024–2043 sudah ada dan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2024. Namun, kita memahami bahwa kondisi dan perkembangan wilayah dari tahun 2024 hingga 2043 tentu akan mengalami banyak perubahan,” jelasnya.
Menurut Fuad, sosialisasi ini bukan sekadar agenda penyampaian regulasi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan kebijakan penataan ruang.
Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah diharapkan mampu menjalankan kebijakan secara terarah, terukur, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang SDACKTR Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Yurnita, menekankan pentingnya memahami PP Nomor 34 Tahun 2026 untuk menyelaraskan kebijakan penataan ruang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan tata ruang berjalan konsisten. Sebab, pelaksanaannya tidak cukup hanya berpedoman pada dokumen perencanaan, tetapi juga harus memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memahami mekanisme dan ketentuan terbaru ketika melakukan penyesuaian dokumen RTRW. Langkah tersebut harus mempertimbangkan perkembangan wilayah sekaligus kebutuhan pembangunan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Makassar diharapkan semakin siap menerapkan kebijakan penataan ruang sesuai regulasi terbaru. Dengan demikian, setiap rencana pembangunan dapat berjalan selaras dengan dokumen tata ruang yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, penguatan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata ruang Makassar yang tertib dan berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan kota ke depan tanpa mengabaikan arah pembangunan yang telah direncanakan hingga 2043.











