ELINE.NEWS,MAKASSAR – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 hingga 31 Maret 2026. Di tengah dinamika ekonomi global, APBN tetap berperan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,76 triliun atau tumbuh 9,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peran APBN yang responsif dan berkelanjutan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terkendali.
Baca juga: Kinerja APBN Sulsel Awal 2026 Solid, Dorong Ekonomi dan Layanan Publik
Kinerja Penerimaan Negara
Realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp2,34 triliun atau 16,31 persen dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,21 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp1,27 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp18,43 miliar, serta pajak lainnya sebesar minus Rp159 miliar.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp52,43 miliar atau 14,04 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari bea masuk Rp30,89 miliar, bea keluar Rp10,74 miliar, dan cukai Rp10,80 miliar.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp956,83 miliar atau 26,03 persen dari target Rp3,68 triliun. PNBP tersebut didominasi oleh Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp648,43 miliar, serta PNBP lainnya Rp308,41 miliar.
Kinerja Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 18,96 persen dari pagu Rp24,85 triliun. Belanja ini mencakup belanja pegawai, barang, modal, serta bantuan sosial.
Belanja pegawai mencapai Rp3,19 triliun atau 27,65 persen dari pagu, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur seperti TNI/Polri, dosen, guru, PNS, dan PPPK. Belanja barang sebesar Rp1,16 triliun digunakan untuk mendukung operasional 727 satuan kerja pada 49 kementerian/lembaga.
Sementara itu, belanja modal sebesar Rp356,94 miliar dimanfaatkan untuk pembangunan dan preservasi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo. Adapun belanja bantuan sosial sebesar Rp4,28 miliar digunakan untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan korban penyalahgunaan Napza.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp8,05 triliun atau 30,07 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran ini relatif merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp5,81 triliun, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp2,02 triliun. Sementara Dana Bagi Hasil terealisasi Rp59,09 miliar, dan Dana Desa mencapai Rp151,85 miliar yang dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat.
Dampak Nyata APBN
Pelaksanaan APBN juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,98 juta penerima manfaat. Selain itu, penguatan Koperasi Merah Putih dilakukan melalui lebih dari 1.200 gerai aktif.
Di sektor pendidikan dan sosial, pemerintah telah merealisasikan pembangunan 16 Sekolah Rakyat serta berbagai program perlindungan sosial. Sementara di sektor ekonomi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,22 triliun kepada lebih dari 61 ribu debitur.
Program ketahanan pangan juga menunjukkan hasil dengan produksi padi mencapai 5,39 juta ton. Selain itu, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mendukung pembangunan 3.198 unit rumah.
