ELINE.NEWS, MAKASSAR – Penerapan kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Melalui aturan tersebut, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar berhasil memenuhi target retribusi daerah yang nilainya meningkat hingga Rp21 miliar.
Capaian tersebut berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR-SPR.
Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa penerapan regulasi tersebut turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Hal itu disampaikannya setelah membuka kegiatan sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
Menurut Zainal, pelaksanaan aturan KKPR-SPR tidak hanya mengatur kesesuaian pemanfaatan ruang, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi yang dikelola pemerintah daerah.
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya. Tentunya ada perubahan dan peningkatan,” ungkap Zainal.
Ia menjelaskan, realisasi retribusi Distaru Makassar bahkan telah mencapai target tahunan sejak September 2026. Selanjutnya, pemerintah menaikkan target melalui APBD Perubahan dari sebelumnya Rp9 miliar menjadi Rp21 miliar.
Menariknya, target baru tersebut juga berhasil dipenuhi pada Oktober 2026. Capaian ini menunjukkan kontribusi penerapan kebijakan KKPR-SPR terhadap optimalisasi penerimaan daerah.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” jelasnya.
Distaru Perluas Sosialisasi Aturan KKPR-SPR
Selain membahas peningkatan PAD, sosialisasi tersebut juga menjadi ruang bagi peserta untuk memahami prosedur pemanfaatan ruang serta konsekuensi hukum apabila masyarakat mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Kecamatan Mariso, Ilham, mempertanyakan dampak penerapan Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 terhadap peningkatan PAD. Ia juga meminta penjelasan mengenai konsekuensi hukum bagi masyarakat yang melakukan pembangunan tanpa mengurus KKPR-SPR.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Zainal menegaskan bahwa masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan dapat menghadapi konsekuensi berupa sanksi. Karena itu, pemerintah perlu memperluas penyampaian informasi agar masyarakat memahami kewajiban sebelum memulai kegiatan pembangunan.
Ia menilai sosialisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, pelaku usaha, UMKM, asosiasi, hingga masyarakat umum.
Hadirkan Narasumber Kementerian ATR-BPN
Untuk memperkuat pemahaman peserta, Distaru Makassar menghadirkan dua narasumber dalam kegiatan tersebut. Keduanya yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Program Ruang (SPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Kementerian ATR-BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal di Sulawesi Selatan, sejumlah OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), camat, lurah, asosiasi, serta perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan.
Melalui kegiatan tersebut, Distaru mendorong keterbukaan informasi sekaligus memperluas pemahaman mengenai prosedur pemanfaatan ruang. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan tata ruang.
Sementara itu, perwakilan IAP Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat karena membuka akses informasi penting bagi berbagai pihak terkait pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Ke depan, pemahaman yang lebih merata mengenai KKPR-SPR diharapkan dapat mendukung tertib tata ruang sekaligus memperkuat kontribusi retribusi terhadap PAD Kota Makassar.
