ELINE. NEWS, JAKARTA — Percaturan politik Indonesia mencatatkan babak baru menyusul langkah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang secara resmi mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Kedatangan tersebut untuk menyerahkan langsung dokumen pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Gibran yang mengenakan setelan jas hitam dipadu kemeja putih dan dasi merah tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa sebuah map putih.
Tanpa banyak komentar kepada awak media yang telah menantinya, ia langsung bergegas menuju lantai tujuh untuk menemui jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam keterangan persnya mengonfirmasi kedatangan Gibran dan maksud dari penyerahan dokumen tersebut.
”Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami sebagai pimpinan MPR adalah untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa surat yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen.
Langkah Konstitusional dan Respons Pemerintah
Menanggapi dinamika ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa substansi surat pengunduran diri tersebut menyatakan secara tegas kehendak Gibran untuk berhenti atas inisiatif dan permintaan sendiri.
Menurut ketentuan hukum ketatanegaraan, langkah pengunduran diri atas kehendak mandiri bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan sidang persetujuan khusus dari lembaga legislatif.
Sebelumnya, niat pengunduran diri ini juga telah dikomunikasikan secara langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana beberapa waktu lalu.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah transisi politik ini.
MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan Kosong
Menindaklanjuti penyerahan surat tersebut, pimpinan MPR langsung bergerak cepat. Muzani menyatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) besok.
Agenda rapat gabungan tersebut meliputi pembahasan tahapan krusial, mulai dari penentuan jadwal Sidang Paripurna pengisian kekosongan jabatan, penyuratan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti, hingga pembentukan tim verifikasi dan penyusunan draf Ketetapan (Tap) MPR.
Sesuai mandat konstitusi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, proses pengisian kekosongan kursi wakil presiden memiliki batas waktu paling lambat 60 hari.
Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki alokasi waktu hingga 14 hari sejak diterimanya surat resmi dari MPR untuk menyerahkan dua nama kandidat calon wakil presiden.
Langkah pengunduran diri ini sekaligus menandai momen perpisahan Gibran di lingkungan Istana Wakil Presiden, di mana ia sempat menyalami para pegawai dan staf sebelum meninggalkan kompleks kepresidenan.
Publik kini menantikan proses lanjutan di parlemen guna menjaga stabilitas politik serta kelanjutan program-program strategis nasional.
