ELINE.NEWS, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis untuk memperkuat keamanan layanan pendanaan digital sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Perlindungan Konsumen bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam membangun industri fintech lending yang aman, profesional, transparan, dan berkelanjutan. Terlebih, perkembangan layanan keuangan digital turut meningkatkan kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional yang harus diantisipasi oleh setiap penyelenggara.
OJK Dorong Industri Fintech Tingkatkan Ketahanan Siber
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan digital.
Menurutnya, industri tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan siber (cyber security), tetapi juga harus memiliki kemampuan ketahanan siber (cyber resilience) untuk menghadapi berbagai ancaman.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Sebagai bentuk penguatan, pedoman yang diterbitkan OJK mencakup lima aspek utama. Pertama, tata kelola keamanan siber. Kedua, identifikasi keamanan siber. Ketiga, perlindungan keamanan siber. Keempat, deteksi dan pemantauan. Kelima, penanganan serta pemulihan insiden siber.
Selain itu, OJK menyediakan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment. Instrumen tersebut membantu penyelenggara mengukur tingkat kematangan sistem keamanan, menemukan kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapannya juga mempertimbangkan skala usaha, tingkat kompleksitas, dan karakteristik masing-masing penyelenggara. Dengan demikian, setiap perusahaan dapat memperkuat sistem perlindungannya sesuai profil risiko yang dihadapi.
Agusman turut mengingatkan bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab divisi teknologi informasi. Sebaliknya, seluruh jajaran perusahaan, mulai dari direksi, dewan komisaris, hingga pegawai, harus terlibat aktif dalam menjaga keamanan operasional dan data konsumen.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menilai ancaman siber telah berkembang menjadi risiko bisnis yang serius.
Serangan digital dapat menimbulkan kerugian finansial, menghambat kegiatan operasional, bahkan merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.
Karena itu, Slamet menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem ketahanan siber yang lebih kuat, khususnya di sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
OJK Perkuat Etika Penagihan dan Perlindungan Konsumen
Selain meningkatkan keamanan siber, OJK juga memberikan perhatian terhadap praktik penagihan dalam industri fintech lending.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Kesepakatan ini bertujuan mendorong proses penagihan yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penyelenggara maupun perusahaan jasa penagihan harus menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan serta mengutamakan hak konsumen.
Agusman menegaskan bahwa proses penagihan tidak boleh mengabaikan perlindungan data pribadi maupun kenyamanan masyarakat.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui komitmen tersebut, OJK ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan pendanaan digital yang aman tanpa harus menghadapi praktik penagihan yang melanggar aturan.
Bangun Industri Keuangan Digital yang Sehat dan Berkelanjutan
Penguatan keamanan siber dan penerapan etika penagihan menjadi dua langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending.
Oleh karena itu, OJK mendorong seluruh penyelenggara LPBBTI untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga ketahanan operasional.
Di sisi lain, perusahaan juga perlu memastikan keamanan data pribadi dan memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan konsumen.
Melalui penerapan pedoman keamanan siber dan pakta integritas tersebut, OJK berharap industri pendanaan digital mampu menghadapi perkembangan teknologi sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang muncul.
Dengan pengawasan yang semakin kuat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen yang optimal, industri LPBBTI diharapkan tumbuh lebih sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
