ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi berbagai pihak. Ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan dinilai memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam Workshop “Akselerasi Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia”.
Kegiatan yang digelar PT Bank Sulselbar itu berlangsung di Ballroom Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Selasa (3/11/2026).
Workshop bertema “Sinergi Ulama, Akademisi, Pemerintah dan Industri dalam Memperluas Inklusi dan Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah” tersebut merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.
Dalam sambutannya, Andi Winarno mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Dukungan modal sosial dan kultural yang kuat menjadi peluang untuk menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.
Karena itu, penguatan ekosistem keuangan syariah membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan harus terus diperkuat agar pengembangannya memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Andi Winarno menegaskan, Pemprov Sulsel siap mengambil peran melalui penguatan kebijakan daerah, pembukaan ruang kolaborasi, serta peningkatan sinergi antarlembaga.
Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Edukasi dinilai perlu diperluas agar masyarakat semakin memahami manfaat dan penggunaan layanan keuangan syariah.
Ia mendorong kegiatan edukasi dilakukan secara masif, mulai dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lingkungan pondok pesantren, hingga masyarakat umum.
Andi Winarno berharap workshop tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu menghasilkan gagasan dan program konkret yang dapat diterapkan untuk memperkuat ekonomi umat serta ketahanan ekonomi daerah.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, siap mendukung berbagai inisiatif strategis agar Sulawesi Selatan dapat berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan sekaligus rujukan ekosistem ekonomi syariah di kawasan Indonesia Timur.
Bank Sulselbar Dorong Ekonomi Syariah hingga Pesantren
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, berharap pengembangan ekosistem ekonomi syariah dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk lingkungan pondok pesantren.
Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas UMKM dan memperkuat dunia usaha di daerah.
Ia berharap penyelenggaraan workshop dalam rangkaian IIFS 2026 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Indonesia Timur.
OJK Apresiasi Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah
Dukungan terhadap pengembangan ekosistem keuangan syariah di Sulawesi Selatan juga disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan workshop yang diinisiasi PT Bank Sulselbar tersebut. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pengembangan ekosistem keuangan syariah sekaligus meningkatkan sinergi berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan.
Workshop tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, Komisaris Utama PT Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta jajaran komisaris dan direksi PT Bank Sulselbar.
Melalui kolaborasi pemerintah, ulama, akademisi, dan industri jasa keuangan, pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Selatan diharapkan semakin kuat. Selain memperluas akses layanan keuangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
