ELINE. NEWS, MAKASSAR- — Sektor pendidikan di Kota Makassar dinilai sedang berada dalam kondisi mengkhawatirkan menyusul kebijakan pemangkasan dana transfer pusat yang mencekik ruang gerak APBD daerah.
Merespons krisis tersebut, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar bersama jajaran DPRD Kota Makassar mendesak pemerintah kota untuk segera membuka keran transparansi pemanfaatan dana investasi swasta.
Baca juga : Sekwan Kota Makassar
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kota Makassar, HMI melayangkan ultimatum keras selama 6 bulan kepada Walikota Makassar untuk segera membentuk Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Dewan CSR.
Struktur ini dinilai mandek di tingkat eksekutif, padahal perannya krusial sebagai jembatan pendanaan alternatif di luar APBD.
Soroti Rapor Merah Pendidikan: Dana Transfer Dipangkas, Angka Putus Sekolah Melejit
Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, menyatakan bahwa RDP ini menjadi ruang evaluasi kritis terhadap kinerja jajaran eksekutif dalam menjamin hak pendidikan warga kota.
Menurutnya, alasan klasik mengenai keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan pembenaran atas memburuknya akses pendidikan.
”Seluruh Indonesia hari ini mengeluhkan hal yang sama: dana transfer ke daerah dikurangi oleh negara. Dampaknya, visi-misi walikota di sektor publik banyak yang macet. Tapi korbannya nyata, angka anak putus sekolah di Makassar terus melejit, dan ini berkorelasi langsung pada naiknya tingkat kriminalitas jalanan,” cetus Sarah Agus Salim dengan nada tegas.
HMI menilai, pemerintah kota tidak boleh pasif dan harus segera mengoptimalisasi dana non-APBD melalui skema kemitraan strategis dengan ribuan korporasi yang beroperasi di Makassar.
Kritik tajam dari kalangan mahasiswa mendapat dukungan penuh dari legislatif. Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, membeberkan fakta mengejutkan dari hasil koordinasi dengan Sekretariat Daerah.
Terungkap bahwa hingga detik ini, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Walikota Munafri Arifuddin ternyata belum melahirkan Dewan TSLP, yang notabene merupakan instrumen wajib penegak Peraturan Walikota (Perwali) terkait CSR.
Ray Suryadi menegaskan, absennya dewan ini membuat pengawasan dan penyerapan dana CSR dari sekitar 15.000 perusahaan kecil-menengah hingga ribuan korporasi besar di Makassar menjadi tidak terarah, tidak akuntabel, dan cenderung berjalan sendiri-sendiri secara seremonial.
”Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kami di DPRD Kota Makassar melalui Fraksi Mulia akan segera menyurati Walikota dalam bentuk rekomendasi resmi. Dewan TSLP ini harus segera dibentuk demi mengawal marwah Perda yang mewajibkan perusahaan menyisihkan 2,5% sampai 4% dari laba bersih mereka untuk kepentingan publik,” papar Ray Suryadi Arsyad.
Sesuai aturan, Dewan TSLP tersebut nantinya akan bersifat independen dan diisi oleh komposisi 15 orang perwakilan lintas sektor, mulai dari anggota DPRD, perwakilan pengusaha, pakar/akademisi perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga unsur media.
CSR Untuk Beasiswa Mahasiswa Turun Nilai Serta Benahi Wilayah Pinggiran
Ray Suryadi menambahkan, urgensi pembentukan Dewan TSLP juga terletak pada fleksibilitas anggarannya.
Berbeda dengan APBD kota yang terkunci oleh birokrasi perencanaan berkala (anggaran pokok dan perubahan), dana CSR dapat dicairkan kapan saja secara langsung begitu program mendesak disetujui.
HMI dan DPRD sepakat mengarahkan potensi dana segar yang diproyeksikan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah ini ke dua sektor utama yang luput dari pembiayaan daerah:
Subsidi Beasiswa Pendidikan Tinggi: Disalurkan langsung untuk membantu mahasiswa atau anak-anak kurang mampu di Makassar yang terancam drop out akibat kesulitan membayar biaya semesteran (UKT).
Infrastruktur Prioritas Wilayah Pesisir: Digunakan untuk membiayakan perbaikan akses jalan pemukiman, pengadaan air bersih, dan pembenahan kawasan rumah panggung di atas pantai yang selama ini tidak tersentuh oleh anggaran kota, provinsi, maupun pusat.
Ancaman Gerakan Massa Jika 6 Bulan Mandek
Menutup RDP tersebut, Sarah Agus Salim memberikan peringatan keras kepada jajaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar. HMI memberikan tenggat waktu yang rigid agar dewan pengawas CSR ini tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.
”Kami patok waktu maksimal 6 bulan dari sekarang. Dewan TSLP harus sudah terbentuk, disahkan, dan melibatkan seluruh komponen multisektor termasuk akademisi dan media. Jika dalam 6 bulan ke depan walikota masih abai, HMI Cabang Makassar siap turun ke jalan memimpin gerakan evaluasi total,” kunci Sarah secara lugas
