ELINE.NEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mendorong evaluasi terhadap alokasi anggaran Makassar Half Marathon (MHM) yang mencapai Rp2,5 miliar dalam APBD Kota Makassar Tahun 2025.
Menurutnya, kegiatan olahraga berskala nasional tersebut tetap penting bagi promosi daerah, namun pengelolaan anggarannya perlu disesuaikan agar lebih proporsional dan tepat sasaran.
Baca juga : DPRD Soroti Parkir Minimarket, Azwar Rasmin Dorong Penegasan “Gratis” untuk Lindungi Konsumen
Sorotan itu disampaikan Azwar dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar di DPRD.
Ia menilai, penyelenggaraan event yang juga memperoleh dukungan sponsor dan biaya registrasi peserta semestinya mampu mengurangi ketergantungan terhadap anggaran daerah.
“Kita tentu mendukung kegiatan yang membawa nama baik Makassar dan menghidupkan sektor olahraga maupun pariwisata. Tetapi penggunaan APBD tetap harus dihitung secara cermat agar manfaatnya benar-benar optimal,” ujar Azwar.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap event kota dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius.
Azwar menilai, di tengah keterbatasan fiskal daerah, penggunaan anggaran harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
“Makassar membutuhkan banyak penguatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Karena itu, semua program yang menggunakan APBD perlu dievaluasi agar pengalokasiannya tetap seimbang,” katanya.
Ia juga menyoroti tren kenaikan anggaran MHM yang sebelumnya berada di kisaran Rp2,1 miliar dan meningkat menjadi Rp2,5 miliar pada tahun ini.
Menurutnya, peningkatan tersebut harus dibarengi dengan ukuran dampak yang jelas, baik terhadap ekonomi daerah, sektor UMKM, maupun peningkatan pendapatan kota.
“Kalau memang kegiatan ini memberikan multiplier effect yang besar, tentu harus bisa dibuktikan dengan data dan capaian yang terukur,” tegasnya.
Meski meminta evaluasi, Azwar memastikan DPRD tidak menolak pelaksanaan MHM.
Ia justru berharap event tersebut dapat terus berkembang menjadi agenda unggulan Kota Makassar dengan tata kelola pembiayaan yang lebih efisien dan kolaboratif.
Menurutnya, pemerintah dapat lebih memfokuskan dukungan pada penyediaan fasilitas umum, pengamanan, pengaturan lalu lintas, serta dukungan kesehatan, sementara pembiayaan teknis pelaksanaan dapat diperkuat melalui kemitraan sponsor dan partisipasi swasta.
“Yang kita dorong adalah bagaimana event tetap berjalan baik, tetapi APBD juga tetap sehat dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat,” tutup Azwar.
