ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di DPRD Makassar turut menyoroti alokasi anggaran Makassar Half Marathon (MHM) yang mencapai Rp2,5 miliar.
Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, meminta agar penggunaan anggaran kegiatan tersebut dievaluasi secara menyeluruh demi menjaga efektivitas dan keseimbangan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Muchlis, kegiatan olahraga berskala nasional seperti MHM tetap memiliki dampak positif terhadap promosi daerah, pengembangan sport tourism, hingga perputaran ekonomi masyarakat.
Namun, ia menilai penggunaan APBD dalam jumlah besar perlu dikaji lebih mendalam, terlebih kegiatan tersebut juga memperoleh dukungan sponsor dan pendapatan dari biaya registrasi peserta.
“Event seperti ini tentu baik untuk citra Makassar. Tetapi karena menggunakan anggaran daerah, maka harus dipastikan manfaat dan dampaknya benar-benar terukur,” ujarnya dalam pembahasan LKPJ DPRD Makassar.
Ia menyoroti adanya peningkatan anggaran MHM dari Rp2,1 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp2,5 miliar tahun ini.
Menurutnya, kenaikan tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah dapat menjaga efisiensi belanja daerah di tengah banyaknya kebutuhan mendesak masyarakat.
Muchlis mengingatkan bahwa sektor pendidikan masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan kebutuhan ruang belajar baru.
“Dalam pembahasan LKPJ, kita melihat masih ada ribuan lulusan SD yang belum tertampung karena keterbatasan ruang kelas. Ini menunjukkan kebutuhan pendidikan masih sangat besar,” katanya.
Politisi Hanura itu menilai anggaran miliaran rupiah tersebut akan memberikan dampak jangka panjang apabila sebagian dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan maupun penguatan layanan dasar masyarakat.
“Kalau sebagian anggaran itu diarahkan untuk pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas, manfaatnya bisa dirasakan bertahun-tahun oleh masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Muchlis menegaskan DPRD tidak dalam posisi menolak event olahraga seperti MHM.
Ia justru mendorong agar kegiatan tersebut tetap dikembangkan dengan pola pembiayaan yang lebih proporsional dan kolaboratif.
Menurutnya, pemerintah dapat lebih fokus pada dukungan fasilitas publik, pengamanan, pengaturan lalu lintas, layanan kesehatan, dan infrastruktur pendukung kegiatan, sementara pembiayaan teknis dapat diperkuat melalui sponsor dan kerja sama pihak swasta.
“Kita ingin kegiatan ini tetap berjalan dan menjadi kebanggaan Makassar, tetapi pengelolaan APBD juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar,” tutupnya.
