ELINE.NEWS,MAKASSAR – Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit M. Yusuf, Sabtu (4/7/2026), menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam menjalankan program prioritas nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP APDESI. Di hadapan para kepala desa, ia mengajak seluruh pemerintah desa mengawal implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak ekonomi sekaligus fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Baca juga: Pemerintah Provinsi Sulsel Apresiasi FKIJK, Dorong Sinergi Industri Keuangan Perkuat Ekonomi Daerah
Menurut Zulkifli Hasan, Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang berperan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian maupun hasil tangkapan nelayan. Koperasi juga diproyeksikan memangkas rantai distribusi sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati masyarakat desa.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur ekonomi pemerintah di tingkat desa. Bukan hanya memotong rantai distribusi, tetapi juga menjadi pembeli siaga ketika harga gabah maupun hasil tangkapan nelayan jatuh di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, koperasi tersebut nantinya menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat desa. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, pupuk bersubsidi hingga gas subsidi akan dilakukan melalui Kopdes. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan perbankan untuk berbagai transaksi keuangan tanpa harus keluar dari wilayah desa.
Untuk mendukung operasional, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari bangunan toko berukuran 4 x 6 meter, rak penyimpanan komoditas, satu unit mobil pick-up, hingga dua kendaraan roda tiga yang akan digunakan untuk distribusi pupuk dan gas bersubsidi.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih dari lebih 73 ribu desa di Indonesia. Rekrutmen pengelola koperasi dijadwalkan dimulai pada September, sedangkan operasional dilakukan secara bertahap mulai Oktober 2026.
Selain penguatan ekonomi desa, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif.
“Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akan terganggu perkembangan tulang, otot dan otaknya. Karena itu, negara hadir memastikan mereka memperoleh makanan bergizi sebagai investasi masa depan bangsa,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian nasional. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor pangan harus dikurangi agar Indonesia memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat. Di sisi lain, pemerintah juga akan memperketat penertiban aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan demi memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi.
Sementara itu, Ketua DPP APDESI, Junaedi Mulyono, menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berbasis desa.
Ia menilai Program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG harus mampu menciptakan ekonomi sirkular yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan produksi, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.
Sebagai bentuk dukungan, DPP APDESI akan menjalankan program akselerasi desa setiap bulan dengan memilih lima desa terbaik di setiap kabupaten maupun provinsi yang berhasil mengembangkan kemitraan MBG, ekonomi sirkular, dan ketahanan pangan. Desa-desa tersebut akan dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPD APDESI Sulawesi Selatan, Wahyuddin Mapparenta, menyampaikan sejumlah aspirasi pemerintah desa kepada pemerintah pusat.
Ia mengapresiasi kehadiran Zulkifli Hasan karena memberikan ruang bagi kepala desa menyampaikan persoalan secara langsung tanpa harus datang ke Jakarta. Setelah pelantikan, APDESI Sulsel juga akan menggelar rapat kerja di seluruh kabupaten guna memperkuat konsolidasi organisasi.
Meski mendukung penuh pelaksanaan Program MBG, APDESI Sulsel menilai kemitraan antara dapur penyedia makanan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Desa Merah Putih masih perlu diperkuat.
Menurut Wahyuddin, keterlibatan kelembagaan ekonomi desa sebagai pemasok bahan baku akan membuat perputaran anggaran MBG lebih banyak dirasakan masyarakat melalui peningkatan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, APDESI Sulsel juga menyampaikan keberatan terhadap skema pembiayaan pembangunan Kopdes yang berasal dari pemotongan Dana Desa selama enam tahun. Organisasi tersebut mengusulkan agar masa pengembalian diperpanjang menjadi 15 hingga 20 tahun sehingga beban fiskal desa menjadi lebih ringan.
APDESI juga meminta adanya perlakuan yang adil bagi desa yang belum memperoleh pembangunan Kopdes agar tidak dikenai pemotongan Dana Desa. Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkifli Hasan memastikan desa yang belum mendapatkan pembangunan koperasi tidak lagi dikenakan pemotongan Dana Desa.
Persyaratan penyediaan lahan minimal 1.000 meter persegi turut menjadi perhatian APDESI Sulsel. Organisasi itu berharap pemerintah dapat memberikan fleksibilitas sekaligus memastikan proses penunjukan manajer Kopdes tetap bersinergi dengan pemerintah desa agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Melalui dialog tersebut, APDESI Sulsel berharap berbagai masukan dari pemerintah desa dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat sehingga Program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu memperkuat ekonomi desa, mendukung ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
