ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pemerintahan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai memperkuat konsolidasi birokrasi melalui penataan ulang jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Sebanyak 29 pejabat eselon II mendapatkan penugasan baru dalam perombakan kabinet MULIA. Sementara itu, 12 pejabat lainnya tetap mempertahankan posisi sebelumnya.
Penataan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pemkot Makassar juga menggunakan pendekatan manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026). Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menghadiri langsung prosesi tersebut.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, pejabat tidak perlu mengartikan perubahan posisi sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya menjatuhkan seseorang.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan komposisi aparatur yang tepat agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu bekerja sesuai kompetensi dan tanggung jawab masing-masing.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Appi Minta Pejabat Tinggalkan Mentalitas Penguasa OPD
Munafri meminta seluruh pejabat yang menerima amanah baru segera membangun konsolidasi internal. Selain itu, mereka harus menyatukan visi, memperkuat komunikasi, dan memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu arah.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah OPD tidak hanya bergantung pada kemampuan kepala dinas. Sebaliknya, pencapaian organisasi membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.
Karena itu, ia meminta setiap pimpinan tidak membangun kelompok eksklusif maupun menciptakan sekat dalam lingkungan kerja.
Munafri bahkan menegaskan bahwa kepala OPD tidak boleh merasa memiliki kekuasaan mutlak atas organisasi yang dipimpinnya.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Selain membangun kekompakan, ia juga meminta pejabat lama dan pejabat baru menjaga komunikasi selama proses pergantian kepemimpinan.
Menurut Munafri, pergantian pimpinan tidak boleh menghambat program pembangunan yang telah berjalan. Terlebih, program yang sudah masuk perencanaan dan memiliki alokasi anggaran harus tetap dilanjutkan.
Dengan demikian, proses transisi tidak mengganggu target pembangunan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Integritas dan Pencegahan Korupsi Jadi Perhatian
Di sisi lain, Munafri memberikan perhatian khusus terhadap integritas dan kepatuhan seluruh pejabat terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan bahwa tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini telah datang ke Makassar untuk memberikan perhatian serta sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.
Oleh karena itu, seluruh pejabat harus menjadikan evaluasi tersebut sebagai pengingat agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan kewenangan.
Munafri secara khusus menyoroti sejumlah persoalan yang harus dihentikan, termasuk penyimpangan pengadaan barang dan jasa, praktik jual beli jabatan, serta konflik kepentingan.
Ia meminta setiap pimpinan saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” katanya.
Kinerja Pejabat Dievaluasi Setiap Bulan
Terkait penempatan pejabat, Munafri menjelaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi sebelum menentukan posisi baru.
Namun, penataan birokrasi tidak berhenti setelah pelantikan. Pemerintah Kota Makassar tetap membuka kemungkinan melakukan pergeseran jabatan berikutnya sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi.
Bahkan, Munafri menyebut evaluasi kinerja pejabat berlangsung secara berkala setiap bulan.
“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia juga meminta kepala OPD yang baru segera menyusun langkah kerja dan menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan pemerintah kota.
Untuk memperkuat koordinasi, Pemkot Makassar akan menerapkan dua jalur komunikasi. Pertama, koordinasi langsung dengan wali kota. Kedua, koordinasi melalui asisten sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.
Appi Minta Pejabat Fokus Selesaikan Persoalan Warga
Lebih jauh, Munafri mengakui bahwa perjalanan pemerintahan MULIA selama hampir dua tahun telah menghasilkan sejumlah capaian dan penghargaan.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui angka statistik maupun penghargaan yang diterima pemerintah daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kemiskinan, masalah gizi anak, keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat mengubah pola kerja yang selama ini hanya berorientasi pada rutinitas administratif.
Sebaliknya, setiap OPD harus mampu menghadirkan program yang menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegas Munafri.
Selain mendorong peningkatan kinerja, ia juga meminta setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi.
Bahkan, Munafri menekankan pentingnya kontribusi intelektual para pimpinan perangkat daerah melalui karya tulis. Ia berharap setiap kepala SKPD mampu menghasilkan setidaknya satu buku yang memuat gagasan, pemikiran, dan kontribusi bagi pembangunan Kota Makassar.
Dengan berbagai arahan tersebut, ia berharap formasi baru birokrasi mampu menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih solid, fleksibel, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Aliyah Dorong Kolaborasi dan Inovasi Pejabat Baru
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian sekaligus meningkatkan kualitas kinerja birokrasi.
Menurutnya, setiap pejabat yang mendapatkan penugasan baru harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang membutuhkan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Aliyah juga mendorong seluruh pejabat agar tidak sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan. Mereka harus menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur.
Ia menilai keberhasilan pemerintahan tidak hanya terlihat dari laporan administratif maupun pencapaian program kerja. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan langsung manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
Karena itu, koordinasi antar-OPD dan kerja sama lintas sektor perlu terus diperkuat agar seluruh program prioritas berjalan secara optimal.
“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” sambung Aliyah.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan visi di seluruh perangkat daerah agar pemerintahan dapat bergerak secara terarah dan saling mendukung.
“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Daftar 29 Pejabat yang Mengalami Pergeseran Jabatan
Berikut daftar pejabat Pemerintah Kota Makassar yang mendapatkan penugasan baru dalam penataan kabinet MULIA:
- Evie Aprialti, S.E.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
- Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.
- Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.
- Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar.
- Ahmad Namsum, S.Ag., M.M.
- Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar.
- Fahyuddin, A.P., M.H.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar.
- Jabatan baru: Sekretaris DPRD Kota Makassar.
- Andi Rahmat, S.STP., M.Si.
- Jabatan lama: Sekretaris DPRD Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
- Drs. Muh. Dakhlan, M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Dahyal, S.Sos., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Jabatan baru: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol.
- Jabatan lama: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
- Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar.
- Syamsul Bahri, S.IP., M.S.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
- Arlin Ariesta, S.STP., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.
- Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M.
- Jabatan lama: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Achi Soleman, S.STP., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
- Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
- Jabatan baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Drs. Zainal Ibrahim, M.Si.
- Jabatan lama: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
- Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.
- Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
- Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
- Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
- Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar.
- Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si.
- Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
- dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes.
- Jabatan lama: Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Jabatan baru: Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP.
- Jabatan lama: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
- Aulia Arsyad, S.STP., M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar.
- Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar.
- Jabatan baru: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P.
- Jabatan lama: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.
- Dr. Ir. Fathur Rahim, S.T., M.T.
- Jabatan lama: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
- Jabatan baru: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
12 Pejabat yang Tetap Bertahan pada Posisi Sebelumnya
Selain melakukan pergeseran terhadap 29 pejabat, Pemkot Makassar juga mempertahankan 12 pejabat pada posisi masing-masing.
Berikut nama-nama pejabat yang tidak mengalami perubahan jabatan:
- Muhammad Rheza – Kepala Dinas Perhubungan.
- Andi Bukti Djufrie – Kepala Dinas Sosial.
- Andi Azma Zulistia Ekayanti – Kepala Inspektorat Kota Makassar.
- Andi Irwan Bangsawan – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
- Aidil Adha – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Makassar.
- Achmad Hendra Hakamuddin – Kepala Dinas Pariwisata.
- Hasanuddin – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- Ita Isdiana Anwar – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
- Andi Pattiware – Kepala Dinas Kebudayaan.
- Andi Asminullah – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
- Fadly Wellang – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Andi Herfida Attas – Staf Ahli.
Dengan komposisi baru tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu mempercepat konsolidasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penataan kabinet MULIA kini menjadi ujian bagi seluruh pejabat untuk membuktikan kemampuan, integritas, serta komitmen mereka dalam menjalankan program pembangunan.
Bagi Munafri dan Aliyah, keberhasilan rotasi jabatan bukan sekadar perubahan susunan pejabat, melainkan harus menghasilkan peningkatan kinerja yang dapat diukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Makassar.











