ELINE.NEWS, MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang belum memenuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kali ini, petugas menyegel sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha food court di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Senin (16/11/2026).
Penyegelan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 yang diterbitkan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, Hermin, S.T., selaku Koordinator Wilayah I yang mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru Makassar, memimpin langsung kegiatan tersebut.
Selain itu, sekitar 40 personel Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar turut dikerahkan untuk mendukung proses penyegelan di lokasi.
Sebelum mengambil tindakan penyegelan, Distaru Makassar telah melayangkan dua surat teguran kepada pemilik bangunan. Teguran pertama disampaikan pada Oktober 2026, kemudian disusul teguran kedua pada awal November 2026.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan, pemilik bangunan belum menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perizinannya. Oleh karena itu, Distaru Makassar akhirnya mengambil langkah penegakan aturan melalui penyegelan bangunan.
Berdasarkan hasil pengawasan, bangunan tersebut diperuntukkan sebagai tempat usaha food court. Akan tetapi, dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum rampung hingga pelaksanaan penyegelan. Sementara itu, aktivitas pembangunan di lokasi masih terus berlangsung.
Hermin menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di Kota Makassar, baik untuk kepentingan usaha maupun nonusaha, wajib memenuhi ketentuan perizinan bangunan.
Menurutnya, kepemilikan IMB atau PBG saja tidak cukup. Pemilik bangunan juga harus memastikan bahwa pemanfaatan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam dokumen perizinan.
Ia mencontohkan, bangunan yang mengantongi izin untuk rumah tinggal harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi tempat usaha tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, setiap pemilik bangunan diharapkan memperhatikan kesesuaian antara izin, fungsi bangunan, dan aktivitas yang dijalankan agar tidak menimbulkan pelanggaran tata ruang.
Di sisi lain, Distaru Makassar memastikan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan akan terus berjalan. Melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, personel pengawasan diterjunkan setiap hari untuk memantau kegiatan pembangunan di 14 kecamatan di Kota Makassar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam menekan angka pelanggaran pemanfaatan ruang sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pembangunan.
Distaru Makassar juga mengingatkan para pemilik bangunan agar melengkapi persyaratan perizinan sebelum memulai pembangunan. Dengan begitu, setiap kegiatan pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan sesuai ketentuan dan peruntukan yang telah ditetapkan.











