ELINE. NEWS, MAKASSAR — Kota Makassar kembali menjadi pusat referensi bagi daerah lain dalam hal tata kelola pemerintahan dan perlindungan sosial.
Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB bersama para bupati dan wali kota se-NTB melakukan kunjungan kerja studi tiru dengan fokus pada percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Penyambutan rombongan strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas serta Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat.
Sekertaris DPPKB Kota Makassar, Yusri Jabir, menyambut baik kunjungan kerja antardaerah tersebut.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan berbasis ketahanan keluarga yang terintegrasi.
”Penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan intervensi ekonomi makro, tetapi harus dimulai dari penguatan ketahanan dan perencanaan di tingkat keluarga. Kami menyambut baik kunjungan kerja Pemprov NTB ini sebagai ruang berbagi pengalaman (sharing best practices) dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan,” ungkap Yusri
Fokus pada Perlindungan Pekerja Rentan dan Ketahanan Keluarga
Dalam sesi audiensi dan diskusi yang berlangsung interaktif, kedua belah pihak membahas berbagai strategi komprehensif, mulai dari validasi data sasaran terpadu, peningkatan akses terhadap layanan dasar, hingga perluasan skema perlindungan sosial bagi pekerja rentan yang berisiko menghadapi tekanan ekonomi.
Yusri menambahkan, peran DPPKB melalui program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem. Melalui pembinaan keluarga yang terencana, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Kunjungan studi tiru ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pertukaran informasi seremonial, melainkan mampu melahirkan rumusan kolaborasi konkret yang dapat diadaptasi oleh masing-masing daerah guna mewujudkan pembangunan inklusif serta kesejahteraan masyarakat yang merata.
