ELINE.NEWS, MAKASSAR — Gelombang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax direspon kritis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Kebijakan penyesuaian harga dari pemerintah pusat tersebut dinilai langsung berdampak pada situasi di lapangan, salah satunya memicu penumpukan kendaraan dan antrean yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar.
Baca juga : DPRD Makassar Tekan Percepatan PSEL, Azwar Rasmin: Sampah 1.000 Ton per Hari Tak Bisa Ditangani Cara Lama
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyatakan keprihatinannya.
Sebagai wakil rakyat, dirinya menyesalkan adanya kenaikan harga ini karena di saat yang sama masyarakat langsung dihadapkan pada persoalan teknis di lapangan, yakni kelangkaan sekilas atau antrean yang menguras waktu.
Sentil Ironi di SPBU: “Sudah Harga Naik, Harus Antre Lagi”
Aswar Rasmin menekankan, meskipun kebijakan penyesuaian harga merupakan kewenangan dan kalkulasi pemerintah pusat untuk menekan beban subsidi, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak boleh tinggal diam.
Pemerintah daerah dituntut memiliki kesiapan matang untuk memitigasi dampak turunan di wilayahnya.
”Kami sesalkan adanya kenaikan itu. Tapi mungkin sudah dihitung oleh pemerintah pusat imbasnya. Yang kita mau inginkan sekarang adalah kesiapan dari pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan itu. Harus dinas-dinas terkait bisa mengantisipasi, termasuk kelangkaan BBM atau antrean ini. Bagaimana bisa membantu, ya sudah naik harganya, antre lagi,” kritik Aswar tajam saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar.
Ia menambahkan, kehadiran pemerintah daerah sangat urgen untuk mengurai benang kusut di area sekitar SPBU.
Aswar mencontohkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar harus segera diterjunkan ke titik-titik SPBU yang rawan kemacetan guna membantu mengatur arus lalu lintas agar mobilitas masyarakat umum tidak terganggu.
Sektor Bahan Pokok Diharapkan Aman, Jaga Konsumsi Menengah ke Atas
Meskipun menyesalkan kenaikan ini, legislator dari Fraksi PKS ini berharap gejolak harga Pertamax tidak merembet hingga menaikkan harga bahan pangan pokok di pasar-pasar tradisional Makassar.
Harapan tersebut didasari karena Pertamax merupakan komoditas BBM non-subsidi yang mayoritas dikonsumsi oleh segmen masyarakat kelas menengah ke atas.
”Semoga tidak berdampak (ke bahan pokok), karena ini Pertamax yang dinaikkan, bahan bakar untuk menengah ke atas. Syukurnya, Pertalite dan Solar tidak dinaikkan oleh pemerintah. Kita tahu beban subsidi pemerintah memang cukup besar, dan semoga skema ini bisa membantu menjaga pos ekonomi kita,” urainya.
Tuntut Sikap Sigap Disperindag Lewat Penetrasi Pasar
Lebih lanjut, Komisi C DPRD Kota Makassar ini juga meminta Dinas Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar untuk memasang mata dan telinga secara berkala melalui monitoring harga pasar pasca-kenaikan BBM ini.
Pemkot harus menutup ruang bagi adanya potensi spekulasi harga yang sengaja memanfaatkan momentum kenaikan Pertamax.
”Pemerintah daerah harus bisa sigap mengantisipasi segala kemungkinan pasca-naiknya Pertamax ini. Di sinilah kehadiran pemerintah daerah diuji dan dilihat oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat lagi susah, sudah harga naik, disuruh antre, barang susah, dan tidak ada penetrasi pasar dari pemerintah,” pungkas Aswar.
Melalui desakan ini, DPRD Kota Makassar berharap seluruh OPD teknis bergerak simultan demi memastikan bahwa kenyamanan, kelancaran lalu lintas, serta stabilitas daya beli masyarakat di Kota Makassar tetap terjaga secara kondusif.
