ELINE.NEWS, MAKASSAR – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi sorotan tajam DPRD.
Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, angka SiLPA yang mencapai sekitar Rp470 miliar hingga Rp500 miliar dinilai mencerminkan belum optimalnya kinerja penyerapan anggaran.
BACA JUGA: Tindaklanjuti Keluhan Warga Bira, Komisi C DPRD Makassar Gelar RDP Bersama PT Ale Bata Ringan
Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Banggar DPRD, Rabu (29/4/2026).
Menurut Azwar, besarnya anggaran yang tidak terserap berbanding lurus dengan lambatnya capaian indikator sosial, khususnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“SiLPA besar seperti ini seharusnya tidak terus berulang. Anggaran yang tidak terserap maksimal pasti berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Anggaran Besar, Dampak Minim
Azwar menilai, anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan. Namun, realisasi di lapangan justru belum menunjukkan hasil signifikan.
Ia mencontohkan, penurunan tingkat pengangguran di Makassar sepanjang 2025 hanya berada di kisaran 0,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penurunannya hanya sekitar 0,1 persen. Ini sangat kecil. Dengan anggaran sebesar itu, dampaknya seharusnya jauh lebih terasa,” ujarnya.
Kota Besar, Tapi Lapangan Kerja Terbatas
Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa sebagai kota metropolitan, Makassar harus memiliki strategi yang lebih terukur dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Ia bahkan menyinggung fenomena di mana warga lokal justru kalah bersaing dengan pendatang dalam mendapatkan pekerjaan.
“Makassar ini kota besar. Jangan sampai masyarakatnya sendiri justru kesulitan mendapatkan pekerjaan,” katanya.
Dorong Evaluasi Total Tata Kelola Anggaran
Dalam forum tersebut, Azwar mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), OPD teknis, hingga Wali Kota Makassar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan eksekusi anggaran.
Menurutnya, program yang dijalankan harus benar-benar tepat sasaran dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pansus LKPJ DPRD Makassar pun berharap momentum evaluasi ini dapat menjadi titik balik dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Anggaran harus bekerja untuk rakyat. Kalau tidak terserap dan tidak berdampak, berarti ada yang harus dibenahi secara serius,” tutup Azwar.
