ELINE.NEWS, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan arah pembangunan daerah menuju tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan, menjaga kesinambungan kebijakan, serta memastikan perencanaan yang disusun mampu menjawab dinamika dan tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Forum konsultasi publik ini diposisikan sebagai fondasi penting dalam memperkuat konsistensi program lintas sektor sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki peran krusial sebagai instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program serta mengakselerasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.
Menurut Munafri, tahun 2027 merupakan fase penting dalam tahapan penguatan dan konsolidasi implementasi RPJMD, sehingga perencanaan pembangunan harus dirancang secara matang, terukur, dan konsisten dengan arah kebijakan jangka menengah daerah.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial. RKPD harus disusun secara komprehensif, berbasis data, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
Ia menekankan bahwa RKPD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan tahunan, melainkan instrumen strategis yang memastikan kesinambungan kebijakan, konsistensi program, serta efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar periode 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, sebagai pijakan utama dalam penyusunan RKPD 2027.
Visi tersebut, kata dia, harus diterjemahkan secara konkret dalam program dan kegiatan perangkat daerah agar mampu menjembatani kebijakan strategis RPJMD dengan implementasi di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang berbasis data dan indikator kinerja, partisipatif, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Aspirasi masyarakat, lanjutnya, harus dihimpun melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara seimbang.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan dipercepat dampaknya, terutama program yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” jelasnya.
Munafri menambahkan, keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.
Ia pun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil Forum Konsultasi Publik ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.
“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus memiliki ukuran outcome dan impact yang jelas, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, serta jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. (*)
