ELINE.NEWS,Kendari — Dalam upaya memperkuat sistem perpajakan yang sehat dan berintegritas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menjalin sinergi strategis dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra). Sinergi ini diwujudkan melalui audiensi yang berlangsung di Markas Polda Sultra, Kendari.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara otoritas perpajakan dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Kolaborasi ini juga bertujuan menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan dapat terus ditingkatkan.
Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, YFR Hermiyana, bersama jajaran pejabat eselon III, dan diterima secara resmi oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, beserta pimpinan Polda lainnya.
Dalam sambutannya, YFR Hermiyana menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Polda Sultra merupakan bagian dari komitmen DJP dalam menjalin komunikasi aktif dengan pemangku kepentingan di daerah, khususnya unsur Forkopimda.
> “Pajak adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kami percaya sinergi dengan aparat kepolisian merupakan elemen penting untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat,” tegas Hermiyana.
Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama dalam menghadapi potensi pelanggaran perpajakan. Dengan mekanisme kerja sama yang lebih efektif, proses penegakan hukum diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan memberikan efek jera yang konstruktif.
Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas DJP.
> “Polda Sultra siap menjadi mitra strategis DJP dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan mendorong pengelolaan pajak yang transparan,” ujarnya.
Kerja sama juga diharapkan menjangkau aspek edukasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan dukungan Polda, DJP berharap pengawasan berbasis kewilayahan akan berjalan lebih efektif.
Menutup audiensi, kedua belah pihak menyatakan komitmen bersama untuk mengawal pelaksanaan kebijakan perpajakan dengan semangat kolaboratif dan integritas. Sinergi ini diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta turut memperkuat fondasi penerimaan negara secara nasional.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, masyarakat dapat mengakses situs resmi www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200.(*)
