ELINE.NEWS,Makassar – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar menggelar Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 di Hotel M Regency, Makassar, Jumat (18/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala UPT KB se-Kecamatan Kota Makassar, SKPD terkait, para penyuluh, serta Ketua Ikatan Penyuluh KB (IpeKB) Kota Makassar.
Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala DPPKB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, yang hadir bersama Kepala Bidang DALDUK DPPKB Makassar. Dalam sambutannya, Irwan menegaskan bahwa pendataan keluarga yang akurat merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, data yang valid dan mutakhir menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Pendataan keluarga bukan sekadar angka, melainkan pijakan utama bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan data yang berkualitas, kita dapat memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata,” ujar Irwan Bangsawan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta workshop atas dedikasi dan keterlibatan mereka dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga. “Kami sangat menghargai kerja keras para penyuluh, kepala UPT KB, serta semua pihak yang terlibat. Kolaborasi seperti inilah yang menjadi kunci keberhasilan pendataan keluarga di Kota Makassar,” tambahnya.
Untuk memperkuat substansi kegiatan, workshop menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Dinas PP & KB serta Dr. Irvan Roberto, S.Sos., M.Kom., Penata KKBPK dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya memberikan materi terkait strategi pemutakhiran data keluarga, pentingnya validasi lapangan, dan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
Melalui kegiatan ini, DPPKB Makassar berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas dalam pelaksanaan pendataan keluarga. Workshop ini juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat, adaptif, dan berkelanjutan.
Pendataan keluarga merupakan program nasional yang dilakukan secara serentak setiap lima tahun sekali. Data yang dihimpun mencakup jumlah penduduk, kondisi keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta aspek sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemutakhiran data menjadi sangat penting agar kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Ke depan, DPPKB Kota Makassar berkomitmen memperkuat sinergi dengan BKKBN, pemerintah provinsi, dan berbagai mitra kerja strategis untuk menjamin ketersediaan data yang valid dan mutakhir. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kota Makassar memiliki landasan kuat dalam merancang program pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat.(*)
