ELINE.NEWS,Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta.
Airlangga menegaskan bahwa TPAKD berperan penting karena inklusi keuangan merupakan indikator kunci stabilitas ekonomi makro dan bagian dari RPJMN maupun RPJMD. Ia juga menyebut bahwa isu inklusi keuangan menjadi perhatian global, termasuk oleh PBB melalui Komite Financial Inclusive yang dipimpin Ratu Maxima. Presiden Prabowo Subianto, kata Airlangga, memberikan apresiasi atas capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang selaras dengan program Asta Cita.
Menurut Airlangga, TPAKD diharapkan mendukung program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih.
Sementara itu, Mahendra Siregar menyatakan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi dengan penguatan ekosistem akses keuangan daerah, khususnya pembiayaan UMKM. Ia menyoroti empat langkah strategis: penguatan infrastruktur dan ekosistem digital, peningkatan literasi dan pelindungan konsumen, keberlanjutan kegiatan TPAKD, serta peningkatan kapasitas anggota menghadapi perubahan ekonomi.
Kepala Eksekutif Friderica Widyasari Dewi menambahkan bahwa program TPAKD turut mendukung Asta Cita Pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur, dan pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun kepada 80 ribu debitur. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar telah mencapai 58,32 juta rekening (87% pelajar Indonesia), sementara Laku Pandai menjangkau lebih dari 72 ribu desa dengan 16 juta masyarakat masuk sektor keuangan formal.
Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pihak untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi melalui literasi dan inklusi keuangan. Kemendagri, lanjutnya, telah memastikan sinergi kebijakan pusat-daerah melalui penyusunan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang akan memperkuat pembiayaan UMKM dan arah kebijakan nasional.
Rakornas TPAKD 2025 juga menjadi ajang peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030 serta penyerahan TPAKD Award 2025 kepada 5 provinsi dan 10 kabupaten/kota terbaik.
Penerima TPAKD Award 2025 tingkat provinsi:
Sumatera: Provinsi Sumatera Selatan
Jawa-Bali: Provinsi D.I. Yogyakarta
Kalimantan: Provinsi Kalimantan Barat
Sulawesi: Provinsi Sulawesi Selatan
Nusra, Maluku, Papua: Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tingkat kabupaten/kota:
Sumatera: Kabupaten Langkat, Kota Metro
Jawa-Bali: Kota Surabaya, Kabupaten Sumedang
Kalimantan: Kota Banjarmasin, Kabupaten Kapuas Hulu
Sulawesi: Kabupaten Maros, Kota Palu
Nusra, Maluku, Papua: Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Maluku Tengah
Sejak diinisiasi pada 2016, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, menjadi wadah sinergi pemerintah, regulator, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah.(*)
