ELINE.NEWS, Jeneponto — Pajak Bantaeng dan Pemkab Jeneponto perkuat sinergi untuk transparansi keuangan daerah.
Audiensi antara Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi, dan Plt. Sekda Jeneponto, Maskur, menjadi langkah konkret memperkuat kepatuhan bendahara pemerintah dan desa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Pertemuan yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Jeneponto, Kamis (7/11/2025), juga membahas upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak serta peningkatan koordinasi antarinstansi.
Audiensi ini turut dihadiri Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Bantaeng dan Kepala KP2KP Bontosunggu.
Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi, menegaskan peran strategis bendahara pemerintah dalam menjaga kelancaran administrasi dan memperkuat penerimaan negara.
“Dengan tertib administrasi dan kepatuhan pajak yang baik, pelaksanaan APBD akan lebih efektif, dan potensi Dana Bagi Hasil yang diterima daerah dapat meningkat,” ujar Reza.
Plt. Sekda Jeneponto, Maskur, menyambut baik sinergi ini dan menegaskan komitmen Pemkab Jeneponto untuk memastikan seluruh bendahara di OPD dan desa memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan.
“Kami siap berkoordinasi dengan KPP Pratama untuk memastikan pelaporan SPT bendahara serta aktivasi ASN berjalan sesuai ketentuan,” kata Maskur.
Sementara itu, Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Sigit Purnomo, menilai langkah ini sebagai wujud nyata kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Sinergi antara KPP Pratama Bantaeng dan Pemkab Jeneponto diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain,” ucapnya.
Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Jeneponto.
