ELINE.NEWS,Makassar — Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat akses keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ishak Iskandar, yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, dua narasumber utama yakni Sunarsip dan Inyo, serta para Bupati dan Wakil Bupati, perwakilan Forkopimda, OPD, dan pelaku usaha jasa keuangan dari berbagai kabupaten dan kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Dr. Ishak Iskandar menegaskan bahwa percepatan akses keuangan merupakan mandat penting dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Undang-Undang P2SK, serta berbagai kebijakan nasional lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran sentral dalam memperkuat inklusi keuangan di daerah.
Pemanfaatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) disebut menjadi instrumen penting dalam penyelarasan kebijakan serta integrasi program inklusi keuangan ke dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2025–2029. Pemerintah daerah menekankan perlunya sinergi yang kuat antara OPD, OJK, dan pelaku jasa keuangan guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menyampaikan perkembangan positif perekonomian Sulawesi Selatan, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,60 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,18. Capaian tersebut didukung oleh stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan kredit produktif.
Namun demikian, OJK Sulselbar menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Hingga November 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 pinjaman online ilegal dan 354 investasi ilegal dengan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp142,22 triliun. Oleh karena itu, perluasan akses keuangan harus dibarengi dengan peningkatan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Pada sesi pemaparan, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, menjelaskan dinamika ekonomi global dan domestik yang menuntut penguatan sektor keuangan, peningkatan pembiayaan produktif, serta dukungan berkelanjutan bagi UMKM di tengah tantangan perlambatan ekonomi global. Peran intermediasi sektor jasa keuangan dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Inyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan Outlook Ekonomi Sulsel 2026 yang tetap positif. Pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta pengembangan komoditas unggulan daerah. Integrasi program TPAKD dalam perencanaan pembangunan daerah dinilai berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi wilayah.
Kegiatan ini juga menyoroti berbagai capaian program TPAKD Sulawesi Selatan sepanjang 2025, antara lain perluasan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa prioritas, pembukaan lebih dari 2,15 juta rekening pelajar melalui program OSOA, percepatan implementasi QRIS, serta penguatan pembiayaan UMKM dan komoditas kakao melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perbankan.
Melalui penyelenggaraan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, OJK Sulselbar terus mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan guna memastikan perluasan akses keuangan yang lebih merata, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
