ELINE.NEWS,Makassar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua menyatakan siap mendampingi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam upaya mengaktifkan kembali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar yang sempat terkendala operasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Barat, Moch. Muchlasin, di Kantor OJK, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (10/3/2025).
Wali Kota Munafri menjelaskan, Pemkot Makassar berencana mengkaji secara menyeluruh potensi dan prospek pengembangan BPR yang dimiliki. Kajian ini mencakup langkah strategis untuk menghidupkan kembali lembaga keuangan daerah tersebut agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Tujuan kunjungan ini untuk berkoordinasi dengan OJK dan menanyakan potensi BPR yang kita miliki. Apakah masih bisa tumbuh dan beroperasi kembali sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendampingan dari OJK sangat dibutuhkan agar proses reaktivasi BPR berjalan sesuai ketentuan dan mampu berfungsi optimal. “Kami sangat membutuhkan bimbingan dari OJK agar BPR ini bisa kembali aktif dan berfungsi optimal. Harapannya, Makassar kembali memiliki lembaga keuangan daerah yang sehat dan berpihak pada masyarakat,” tambah Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menyebut bahwa pengaktifan kembali BPR menjadi langkah strategis untuk menyediakan akses pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menilai keberadaan BPR penting untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal yang marak terjadi. “Dengan adanya BPR, kita ingin masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang aman karena diawasi dan dimiliki oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menyambut positif inisiatif Pemkot Makassar tersebut. Ia menilai langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di tingkat lokal. “Sebagai pemegang saham dari BPR Kota Makassar, kami menyambut baik langkah ini. Kami berharap ada visi dan misi yang jelas untuk mengembangkan BPR bagi kesejahteraan masyarakat Makassar,” kata Muchlasin.
OJK, lanjutnya, akan memberikan pendampingan teknis mencakup aspek regulasi, tata kelola, dan penguatan sumber daya manusia agar BPR Kota Makassar dapat kembali beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Selain mendukung reaktivasi BPR, OJK juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM mengenai literasi keuangan, termasuk bahaya pinjaman online dan judi online yang dapat merugikan finansial masyarakat.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan edukasi mengenai bahaya pinjol dan judol agar masyarakat Kota Makassar lebih cerdas dan terlindungi secara finansial,” pungkas Muchlasin.
Dengan dukungan dan pendampingan dari OJK, Pemkot Makassar optimistis BPR Kota Makassar dapat kembali menjadi lembaga keuangan daerah yang tangguh, berintegritas, serta berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.(*)
