ELINE.NEWS, MAKASSAR– Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali menguat. Secara administratif, berbagai indikator menunjukkan kelayakan.
Kajian Institut Otonomi Daerah bahkan menempatkannya pada skor 410 berdasarkan instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 sebuah angka yang secara teknokratis tergolong memadai.
Ketua PIKI Sulsel Boas Singkali turut memberikan opini terkait rencana pemekaran ini. Menurutnya realitas politik tidak sesederhana angka. Dua syarat mendasar masih menggantung: jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kota. Kekurangan sekitar 132 ribu jiwa serta belum terpenuhinya lima daerah administratif menjadikan opsi penggabungan Toraja sebagai variabel penting dalam perdebatan.
Baca juga: PIKI Sulsel Tegaskan Komitmen jaga ekologi
Di sinilah pertanyaan mendasarnya muncul: apakah Toraja hanya pelengkap syarat matematis, atau justru mitra strategis dalam membangun arsitektur baru kawasan utara Sulawesi Selatan?
Bukan Sekadar Tambal Syarat
Jika Toraja diposisikan sekadar untuk menutup kekurangan administratif, maka gagasan ini akan kehilangan kedalaman strategisnya. Pemekaran wilayah bukanlah permainan angka. Ia adalah desain masa depan.
Integrasi Luwu Raya dan Toraja seharusnya dibaca sebagai peluang membangun kawasan berbasis potensi komplementer: ekonomi, infrastruktur, pariwisata, hingga penguatan identitas kultural. Dengan perspektif kawasan, integrasi bukan lagi soal siapa bergabung dengan siapa, melainkan bagaimana potensi bersama dikelola secara sinergis.
Integrasi Ekonomi: Hulu dan Hilir yang Terhubung
Luwu Raya memiliki kekuatan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam skala besar. Di sisi lain, kawasan Toraja—melalui Tana Toraja dan Toraja Utara—memiliki daya ungkit kuat pada pariwisata budaya, ekonomi kreatif, dan pertanian dataran tinggi.
Jika dikelola terpisah, keduanya bergerak dalam ruang fiskal dan koordinasi yang terbatas. Namun dalam satu kerangka provinsi, perencanaan dapat dirancang berbasis koridor kawasan:
Koridor tambang, industri, dan logistik di Luwu Timur dan sekitarnya.
Koridor pariwisata budaya dan pegunungan di Toraja.
Konektivitas pesisir dan dataran tinggi sebagai satu rantai nilai ekonomi.
Integrasi ini memungkinkan hilirisasi yang tidak berhenti pada ekstraksi sumber daya, tetapi menyentuh pengolahan, jasa, distribusi, hingga promosi kawasan terpadu.
Integrasi Infrastruktur: Menghapus Fragmentasi
Selama ini, proyek jalan penghubung Luwu dan Toraja dipahami sebagai infrastruktur antarwilayah. Dalam skema provinsi baru, ia berubah menjadi infrastruktur internal.
Perencanaan tidak lagi berbasis batas administratif lama, tetapi kebutuhan kawasan. Akses ke wilayah terpencil seperti Seko atau pegunungan Toraja dapat diprioritaskan dalam satu kerangka kebijakan utuh. Fragmentasi anggaran akibat perbedaan kewenangan dapat dipangkas melalui perencanaan terpadu.
Inilah makna integrasi yang sesungguhnya: menyatukan visi pembangunan, bukan sekadar menyatukan wilayah.
Integrasi Pariwisata dan Identitas Kawasan
Toraja adalah ikon budaya dunia. Lanskap pegunungan, arsitektur tongkonan, dan ritus adatnya memiliki daya tarik global. Luwu pun memiliki sejarah Kedatuan yang kaya, jejak maritim, serta narasi peradaban tua yang belum sepenuhnya dikapitalisasi sebagai kekuatan ekonomi.
Jika terintegrasi, narasi besar kawasan utara Sulawesi Selatan dapat dibangun sebagai destinasi budaya, alam, dan sejarah yang saling melengkapi. Branding kawasan akan memiliki kedalaman historis sekaligus daya jual ekonomi yang kuat.
Namun integrasi identitas bukan perkara mudah. Ia menuntut pengakuan atas kekhasan Toraja dalam struktur pemerintahan baru, representasi politik yang adil, serta pembagian sumber daya yang proporsional. Tanpa itu, integrasi hanya akan terasa sebagai ekspansi administratif.
Momentum Kedewasaan Politik
Moratorium daerah otonomi baru dari pemerintah pusat masih berlaku. Negara berhati-hati agar pemekaran tidak sekadar menciptakan pusat elite baru atau memperluas distribusi jabatan.
Karena itu, kualitas argumentasi menjadi penentu legitimasi. Jika integrasi Luwu Raya dan Toraja dirumuskan sebagai strategi pengelolaan kawasan berbasis potensi komplementer, bukan sekadar akumulasi wilayah, maka gagasan ini memiliki dasar moral dan rasional yang lebih kuat.
Bagi DPD PIKI Sulawesi Selatan dan elemen masyarakat sipil, peran strategisnya bukan hanya mengadvokasi, tetapi memastikan diskursus ini matang secara akademik dan inklusif secara sosial.
Beberapa langkah penting yang perlu ditempuh:
Opsi penggabungan Toraja harus melalui dialog terbuka antara elite dan masyarakat kedua belah pihak.
Naskah akademik perlu diperkuat dengan analisis komparatif dan proyeksi fiskal jangka panjang.
Komunikasi publik harus menegaskan bahwa tujuan pemekaran adalah kesejahteraan warga, bukan redistribusi jabatan.
Pertanyaan Kunci
Pada akhirnya, pemekaran bukan soal “cukup atau tidak cukup syarat”. Ia soal visi.
Apakah penggabungan Luwu Raya dan Toraja akan melahirkan provinsi yang mampu mengelola potensi tambang, pariwisata, budaya, dan pertanian secara terintegrasi?
Ataukah ia berhenti pada penataan ulang peta dan pembagian kursi kekuasaan?
Di titik inilah kedewasaan politik diuji. Integrasi yang lahir dari visi kawasan dan keadilan representasi akan menjadi tonggak sejarah baru. Sebaliknya, integrasi tanpa kedalaman gagasan hanya akan menjadi catatan administratif dalam lembaran otonomi daerah.
Pilihan itu kini berada pada kualitas diskursus kita bersama.
