ELINE.NEWS,MAKASSAR — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren positif dan berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Senin (30/3/2026).
Baca juga: Pajak Tumbuh, Belanja Pemerintah Perkuat Layanan Publik
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp8,18 triliun atau tumbuh 12,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 16,10 persen dari total pagu anggaran tahun ini.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara mencapai Rp2,11 triliun atau 11,45 persen dari target. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama sebesar Rp1,45 triliun, didominasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp619,91 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).
Untuk belanja pemerintah pusat, realisasi mencapai Rp2,21 triliun atau 9,19 persen dari pagu. Belanja tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara, operasional perkantoran, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial.
Belanja pegawai tercatat sebesar Rp1,51 triliun yang dimanfaatkan untuk pembayaran puluhan ribu pegawai, termasuk TNI/Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK. Sementara itu, belanja barang mencapai Rp649,99 miliar guna mendukung operasional 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga di wilayah Sulsel.
Adapun belanja modal sebesar Rp47,78 miliar diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, serta pembangunan Terminal Tipe A di Palopo. Selain itu, bantuan sosial sebesar Rp2,32 miliar telah disalurkan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) mencatat realisasi cukup tinggi, yakni Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu. Dana ini tersebar relatif merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4,33 triliun, yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembayaran gaji aparatur daerah. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik terealisasi Rp1,59 triliun untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai program strategis yang berdampak langsung ke masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 1,79 juta penerima manfaat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,73 triliun kepada hampir 40 ribu debitur, terutama di sektor pertanian dan perdagangan.
Program lainnya meliputi penyaluran pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 1.838 unit rumah, penguatan koperasi melalui ribuan gerai aktif, serta pembangunan Sekolah Rakyat.
Kinerja APBN ini juga mendukung sektor ketahanan pangan dengan produksi padi mencapai lebih dari 5,39 juta ton.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai kinerja fiskal di Sulawesi Selatan tetap solid dan resilien. APBN terus berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ke depan, optimalisasi belanja dan penyaluran anggaran yang tepat sasaran diharapkan dapat semakin memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
