ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pemahaman masyarakat mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Makassar masih tergolong rendah. Survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipaparkan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar mencatat tingkat pemahaman masyarakat baru mencapai sekitar 37 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperluas edukasi mengenai regulasi bangunan gedung. Selain PBG, pemerintah juga mendorong pemahaman tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), terutama bagi bangunan milik pemerintah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SLF yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menyasar organisasi perangkat daerah (OPD) agar semakin memahami persyaratan pembangunan dan pemanfaatan bangunan sesuai ketentuan.
Kepala Bidang Tata Bangunan Distaru Kota Makassar, Syaifuddin Sidjaya, menjelaskan bahwa perubahan regulasi dari IMB menjadi PBG perlu mendapat perhatian seluruh pihak. Sebab, PBG dan SLF merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
“Sekarang kalau kita membangun itu bukan lagi IMB namanya, tetapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini satu rangkaian dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung,” ujarnya saat membuka kegiatan sosialisasi.
Pemahaman PBG Masih Perlu Ditingkatkan
Syaifuddin mengungkapkan, penerapan PBG di Makassar sebenarnya telah berjalan sekitar tiga tahun. Namun, hasil survei yang disampaikan dalam sosialisasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perubahan aturan tersebut masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, ia mengajak peserta dari berbagai instansi untuk ikut menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan PBG dan SLF. Dengan keterlibatan berbagai perangkat daerah, pemerintah berharap edukasi regulasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Pada dasarnya, PBG dan SLF memiliki fungsi yang berbeda. PBG merupakan persetujuan terhadap rencana teknis pembangunan gedung. Sementara itu, SLF menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan.
Kedua instrumen tersebut saling melengkapi untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan gedung berjalan sesuai standar keselamatan serta ketentuan teknis.
Tujuh Gedung Pemerintah Telah Menjalani Pengujian
Syaifuddin menegaskan bahwa kewajiban memenuhi standar kelaikan bangunan tidak hanya berlaku bagi gedung milik swasta. Bangunan pemerintah juga harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
Menurutnya, gedung pemerintah merupakan fasilitas publik yang menunjang berbagai pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan setiap bangunan memberikan rasa aman dan layak digunakan.
Sebagai langkah awal, Distaru Makassar telah melaksanakan uji coba konsultasi dan pemeriksaan kelaikan terhadap sejumlah bangunan pemerintah pada tahun sebelumnya.
Beberapa bangunan yang menjadi sampel pengujian meliputi Kantor Camat Ujung Pandang, Puskesmas Kassi-Kassi, dan SMP Negeri 6 Makassar. Secara keseluruhan, terdapat tujuh bangunan pemerintah yang telah mengikuti pengujian tersebut.
Selanjutnya, Distaru sebenarnya telah mengusulkan 20 kegiatan pengujian kelaikan bangunan pemerintah untuk tahun ini. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan setelah adanya kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski demikian, Syaifuddin berharap pemerintah dapat kembali mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun depan. Dengan begitu, pemeriksaan terhadap gedung pemerintah bisa berjalan secara bertahap dan menjangkau lebih banyak fasilitas publik.
Pemeriksaan Gedung Tidak Cukup dari Tampilan Fisik
Dalam proses pemeriksaan teknis, kelaikan bangunan tidak bisa hanya dinilai berdasarkan kondisi fisik atau penampilan luarnya. Pemeriksa perlu memastikan seluruh komponen bangunan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kesesuaian tata letak dan intensitas bangunan, kekuatan struktur, kondisi utilitas, jaringan listrik, serta sistem tata udara.
Selain itu, pemeriksaan juga mencakup ketersediaan sarana proteksi kebakaran dan kesesuaian kondisi bangunan dengan dokumen teknis yang telah memperoleh persetujuan.
Dengan pemeriksaan menyeluruh, pemerintah dapat mengetahui apakah sebuah bangunan benar-benar aman dan memenuhi standar untuk mendukung aktivitas penggunanya.
Syaifuddin menilai langkah tersebut penting karena pemerintah harus menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi sebelum meminta masyarakat dan pemilik bangunan swasta melakukan hal serupa.
“Jangan sampai aturan ini dipertegas untuk bangunan swasta, sementara kita sendiri tidak melakukan uji kelaikan bangunan kita. Padahal, kita pemerintah harus menjadi contoh,” tegasnya.
Pemkot Makassar Dorong Gedung Publik Lebih Aman
Lebih lanjut, Syaifuddin berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman sekaligus komitmen setiap perangkat daerah dalam memenuhi persyaratan PBG dan SLF.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi bangunan gedung bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Lebih dari itu, penerapan aturan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan pemeriksaan kelaikan secara konsisten, disertai peningkatan pemahaman aparatur terhadap ketentuan yang berlaku.
Melalui edukasi regulasi dan pengujian bangunan secara bertahap, Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu mewujudkan fasilitas publik yang lebih aman, andal, dan layak digunakan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola bangunan gedung di Makassar, sehingga pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.











