Pemkot Makassar

Distaru Makassar Perkuat Pengawasan Tata Ruang Lewat Sosialisasi PP 34/2026

×

Distaru Makassar Perkuat Pengawasan Tata Ruang Lewat Sosialisasi PP 34/2026

Sebarkan artikel ini

ELINE.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) terus memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang dengan menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gammara Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa (17/11/2026), mulai pukul 09.00 WITA. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman aparatur dan pemangku kepentingan terhadap kebijakan terbaru di bidang penataan ruang.

Selain menyampaikan substansi regulasi, kegiatan ini juga bertujuan menyatukan persepsi seluruh pihak agar penerapan aturan di lapangan berjalan selaras dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Distaru Makassar menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ir. Reny Windyawati, ST, M.Sc., serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, ST, M.Si., IPM. Sementara itu, Ahmad Saiful Munir bertindak sebagai moderator.

Bahas Tiga Aspek Utama Penataan Ruang

Dalam pemaparannya, Reny Windyawati mengulas materi bertajuk penguatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang pascaterbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 34 Tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang memiliki tiga aspek penting yang harus berjalan beriringan, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.

Pada aspek perencanaan, pemerintah perlu memperkuat penerapan One Spatial Planning Policy (OSPP). Selain itu, pembahasan mencakup klasifikasi revisi Rencana Tata Ruang (RTR), baik secara utuh maupun parsial, serta penetapan produk hukum RTR daerah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan penerapan sanksi agar penyelenggaraan penataan ruang tidak membuka peluang pemutihan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Selanjutnya, pada aspek pemanfaatan ruang, Reny menyoroti posisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi tersebut berkaitan dengan proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Materi juga membahas perubahan proses bisnis penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha. Pemerintah mendorong percepatan layanan melalui otomasi penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Sementara itu, dalam aspek pengendalian, pembahasan berfokus pada penyempurnaan sistematika dan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang.

Beberapa poin lainnya meliputi penguatan pemberian insentif dan disinsentif, mekanisme penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta penyederhanaan mekanisme pemberian sanksi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyempurnaan mekanisme dan waktu pelaksanaan perwujudan RTR sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Sulsel Miliki Sejumlah Kawasan Strategis Nasional

Pada sesi berikutnya, narasumber Andi Yurnita membawakan materi mengenai sanksi administrasi berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ia juga menguraikan pengaturan Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041.

Mengacu pada Pasal 60 peraturan daerah tersebut, Sulawesi Selatan memiliki sejumlah kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan negara.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kawasan Metropolitan Mamminasata menjadi salah satu KSN yang mencakup Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Maros, dan Gowa.

Selain Mamminasata, terdapat Kawasan Parepare yang meliputi Kota Parepare serta Kabupaten Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang, dan Barru.

Sementara itu, untuk kepentingan sosial dan budaya, KSN mencakup Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Adapun kawasan yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi Kawasan Penginderaan Jauh Parepare serta Kawasan Sorowako dan sekitarnya.

Di bidang pertahanan dan keamanan negara, kawasan strategis tersebut juga mencakup daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Diminta Kuasai Regulasi

Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, SE, menegaskan bahwa sosialisasi ini memiliki peran penting dalam membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, aparatur pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memahami regulasi secara menyeluruh sebelum menyampaikan maupun menerapkannya.

Ia secara khusus menyoroti peran aparatur kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan. Mereka tidak hanya bertugas memberikan pelayanan, tetapi juga harus menguasai aturan yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas.

“Jangan hanya menjadi pelayan, tetapi juga harus banyak tahu. Sebagai aparatur pemerintahan, kita dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Andi Zainal menambahkan, setiap tindakan aparatur pemerintahan harus memiliki dasar yang jelas. Pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi menjadi modal utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

“Setiap kita bertindak, baik secara fisik maupun secara teori, harus ada dasar. Bagaimana kita bertindak tanpa modal? Salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh peserta mempelajari PP Nomor 34 Tahun 2026 secara menyeluruh. Pemahaman tersebut tidak cukup hanya pada substansi umum, tetapi juga harus mencakup ketentuan setiap pasal dan hubungannya dengan regulasi sebelumnya.

Menurutnya, perubahan kebijakan perlu dipahami secara bersama agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Yang jelas pasti ada PP sebelumnya. Ada perda dan ada ketentuan baru. Itu perlu kita pahami bersama,” ungkapnya.

Sosialisasi Diharapkan Meluas hingga Masyarakat

Andi Zainal berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi di ruang sosialisasi. Sebaliknya, seluruh peserta diharapkan meneruskan informasi yang diperoleh kepada lingkungan kerja dan masyarakat.

Ia menilai penyebarluasan informasi mengenai regulasi penataan ruang merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, aparatur pemerintah perlu aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar penerapan aturan berjalan lebih efektif.

Peserta juga diminta membagikan informasi kepada rekan kerja, keluarga, serta organisasi dan asosiasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang.

“Informasi ini menjadi tugas kita semua. Kita harus menyampaikan informasi kepada teman-teman, kepada keluarga, dan khususnya kepada masyarakat kita. Begitu pula kepada teman-teman asosiasi, ini tugas kita bersama,” katanya.

Melalui sosialisasi PP Nomor 34 Tahun 2026 ini, Distaru Makassar berharap pemahaman mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang semakin merata. Dengan demikian, aparatur dan pemangku kepentingan dapat menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang berlaku serta mendukung penyelenggaraan tata ruang yang lebih tertib dan terarah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemkot Makassar

ELINE. NEWS, MAKASSAR — Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar mencatat kemajuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi tingkat…