ELINE.NEWS,MAKASSAR — Kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak serta-merta memperlambat kinerja Pemerintah Kota Makassar.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Balai Kota justru tetap bergerak aktif, menjadikan momentum ini sebagai ruang percepatan koordinasi dan pengambilan keputusan strategis.
Baca juga : Wali Kota Makassar Tertawa bersama Masyarakat di Macawa Fest
Alih-alih bekerja dari rumah, Munafri bersama jajaran tetap berkantor untuk memastikan program prioritas berjalan tanpa jeda.
Fokus utama diarahkan pada isu krusial yang selama ini menjadi pekerjaan rumah kota metropolitan: pengelolaan sampah.
Dalam rapat koordinasi bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH-SUMA), Dr. Azri Rasul, Pemkot Makassar mulai merumuskan pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan sistematis.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan sampah tidak lagi bisa dilakukan secara parsial.
Munafri menegaskan, status Makassar sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi membuat produksi sampah terus meningkat dan semakin kompleks.
Ia menilai, dibutuhkan kerja kolektif lintas sektor untuk keluar dari kondisi darurat sampah yang membayangi kota.
“Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Semua harus terlibat, mulai dari pemerintah, lembaga teknis, hingga masyarakat,” tegasnya.
Sorotan utama tertuju pada kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping.
Dampaknya tidak hanya pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga meluasnya limbah lindi hingga ke kawasan permukiman warga.
Sebagai langkah korektif, Pemkot Makassar menargetkan transformasi sistem TPA menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan terstandar.
Namun, Munafri mengakui bahwa tantangan terbesar bukan semata pada aspek teknis, melainkan komitmen bersama dalam menjalankan perubahan.
Data yang dipaparkan menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan.
Dari total produksi sampah harian sekitar 800 ton, kapasitas pengangkutan baru mencapai 67 persen.
Artinya, masih ada sekitar sepertiga sampah yang berpotensi tidak tertangani secara optimal.
Di sisi lain, biaya pengelolaan yang tinggi dinilai belum sebanding dengan hasil yang dicapai.
Hal ini menjadi indikator perlunya reformasi sistem yang lebih efisien dan berbasis kinerja.
Munafri juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir aparatur, dimulai dari hal mendasar seperti pemilahan sampah di lingkungan kerja dan rumah tangga.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi melekat pada seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Dr. Azri Rasul menekankan bahwa kunci utama pengelolaan sampah terletak pada pemilahan dari sumber.
Dalam sistem nasional, pengurangan sampah dari hulu memiliki bobot terbesar dalam penilaian kinerja lingkungan.
Menurutnya, jika pemilahan berjalan optimal memisahkan sampah organik dan anorganik maka volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan secara signifikan, bahkan menyisakan residu minimal.
Ia juga meluruskan persepsi yang keliru terkait peran DLH. Pengelolaan sampah di pasar, rumah sakit, hingga fasilitas publik lainnya merupakan tanggung jawab masing-masing institusi, sementara DLH berperan sebagai pendamping teknis dan edukator.
Dengan produksi sampah yang diperkirakan bisa menembus lebih dari 1.000 ton per hari jika menghitung mobilitas kawasan penyangga, Makassar menghadapi tantangan serius sebagai kota metropolitan.
Namun, dengan pendekatan kolaboratif dan reformasi sistem yang tengah disiapkan, optimisme untuk keluar dari krisis tetap terbuka.
Munafri menutup dengan penegasan bahwa perubahan tidak boleh lagi ditunda.
“Kita tidak bisa menunggu sampai masalah menjadi lebih besar. Penanganan harus dimulai sekarang, secara konsisten dan bersama-sama,” ujarnya.
