ELINE.NEWS,Makassar — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan hingga 30 November 2025. Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Selasa, 23 Desember 2025, di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Keuangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan OMSPAN, sekitar 9,5 juta penduduk Sulawesi Selatan telah merasakan manfaat APBN 2025. Hingga akhir November, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp47,28 triliun yang berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari subsidi energi, infrastruktur, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Kinerja APBN Sulsel tahun ini mengusung tema pendapatan terjaga, belanja terfokus, serta transfer daerah yang mendorong pemerataan.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi pajak hingga 30 November 2025 mencapai Rp9,3 triliun atau 70,11 persen dari target Rp13,27 triliun. Penerimaan tersebut didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,3 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp4,2 triliun. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencatat kinerja positif dengan realisasi Rp342,5 miliar atau melampaui target sebesar 106,85 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan capaian tinggi dengan realisasi Rp3,6 triliun atau 112,94 persen dari target, terutama disumbang oleh PNBP Badan Layanan Umum (BLU).
Pada sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp18,0 triliun atau 74,21 persen dari pagu. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan restrukturisasi kementerian/lembaga. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp9,8 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan lebih dari 100 ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK.
Selain itu, belanja barang terealisasi Rp6,6 triliun untuk mendukung operasional dan layanan publik di ratusan satuan kerja kementerian/lembaga. Belanja modal mencapai Rp1,5 triliun yang digunakan antara lain untuk pembangunan jembatan gantung, fasilitas pelabuhan di Kepulauan Selayar, serta sarana dan prasarana kampus UIN Alauddin Makassar. Program bantuan sosial melalui PIP dan KIP juga tersalurkan hampir penuh dengan realisasi Rp101,1 miliar.
Belanja Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp29,3 triliun atau 92,61 persen dari pagu. Dana tersebut disalurkan melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, serta Dana Insentif Fiskal. TKD dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan daerah, seperti peningkatan fasilitas posyandu, pengadaan ambulans, alat pendidikan, serta rehabilitasi jaringan irigasi.
Pemerintah pusat juga menyalurkan sejumlah program strategis yang berdampak langsung ke daerah. Hingga Desember 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 1,47 juta siswa di 24 kabupaten/kota. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru mencapai Rp3,19 triliun, sementara program Sekolah Rakyat telah terealisasi sebanyak 16 sekolah di Sulawesi Selatan.
Dukungan terhadap sektor usaha dan perumahan juga terus diperkuat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp15,98 triliun kepada lebih dari 271 ribu debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Selain itu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah disalurkan sebesar Rp2,71 triliun untuk 21.693 unit rumah.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga November 2025 menunjukkan capaian yang cukup solid. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp13,3 triliun atau 78,99 persen dari target, sementara belanja negara terserap sebesar 84,62 persen dari pagu. Meski transfer pusat masih menjadi penopang utama APBD daerah, APBN terbukti berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Ke depan, peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi tantangan yang perlu terus didorong.
