ELINE.NEWS,Makassar — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Moch Muchlasin, mendorong lembaga perbankan untuk aktif memberikan dukungan pembiayaan dalam merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
“OJK mendorong agar teman-teman perbankan, terutama Himbara, dapat mendukung program asasi pemerintah, utamanya melalui Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis,” ujar Muchlasin, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, kehadiran SPPG di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun potensi tersebut perlu diwujudkan agar memberikan dampak nyata di lapangan. “Potensi saja tidak cukup, harus diwujudkan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Muchlasin, pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan besar, baik dari sisi permodalan, sumber daya manusia, maupun tata kelola yang efektif. “Program seperti ini tidak sederhana. Bayangkan, satu dapur harus menyiapkan tiga ribu porsi makanan setiap hari. Itu seperti hajatan besar yang dilakukan terus-menerus. Maka diperlukan dukungan pembiayaan, SDM, dan tata kelola yang baik,” terangnya.
Muchlasin menambahkan bahwa meskipun SPPG telah menerapkan sistem virtual account untuk menjamin transparansi pembayaran, dukungan pembiayaan awal dan modal kerja dari lembaga keuangan tetap dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Kami di OJK terus berkoordinasi dengan BRI, Bank Sulselbar, Mandiri, dan BTN agar setiap lembaga keuangan dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah. Program SPPG yang tumbuh di tingkat desa menjadi contoh nyata pemberdayaan ekonomi rakyat yang bersumber dari komunitas lokal.
“Kami terus mendorong agar sektor keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T. Inilah bagian dari upaya kami membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” pungkas Muchlasin.(*)
