ELINE.NEWS,Makassar – Sejumlah warga sipil di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan melayangkan tuntutan keras kepada DPRD Provinsi dan Kota agar segera membuka diri serta bertanggung jawab atas meningkatnya keresahan publik. Mereka menilai krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa langkah nyata.
Dian Aditya Ning Lestari (Diku), yang menjadi penggerak aspirasi ini, menekankan pentingnya transparansi DPRD. Ia meminta agar forum terbuka digelar minimal satu kali setiap triwulan di setiap kecamatan, dengan risalah yang dapat diakses publik. Selain itu, hasil penyelidikan terkait peristiwa yang menimbulkan korban di Makassar diminta diumumkan secara terbuka maksimal 30 hari agar jelas siapa yang bertanggung jawab.
Diku juga menyoroti praktik standar ganda dalam penegakan hukum. Menurutnya, warga yang melakukan perusakan fasilitas publik memang harus diproses, tetapi aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan juga wajib ditindak. Ia menolak segala bentuk impunitas dan menuntut reformasi keamanan publik di Sulawesi Selatan. Menurutnya, aparat harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, de-eskalasi, dan penghormatan HAM dengan SOP yang jelas serta pengawasan sipil yang nyata. Diku mendesak DPRD membentuk panitia khusus untuk memastikan hal ini berjalan dalam waktu 90 hari.
“Kami memberi waktu 14 hari untuk jawaban tertulis dan audiensi terbuka. Bila tidak, DPRD akan semakin jauh dari rakyat yang seharusnya mereka wakili,” tegasnya.
Andi Nur Fitrah, warga sipil lainnya, berharap suara masyarakat benar-benar direspons DPRD. Ia menekankan pentingnya wakil rakyat menunjukkan amanah dengan membuka ruang dialog jujur dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini akan menumbuhkan kembali optimisme terhadap kinerja DPRD serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Geraldi Nugroho dari Pemuda Katolik Komcab Makassar menilai desakan tersebut lahir dari kebutuhan warga untuk saling menguatkan. Ia menyebut, aksi ini merupakan inisiatif warga sipil Makassar sebagai bentuk solidaritas, bukan semata-mata mengikuti gelombang tuntutan di tingkat nasional. Menurutnya, DPRD harus melihat, mendengar, dan menjawab masalah yang kompleks di daerah, termasuk peristiwa pembakaran gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menimbulkan korban luka-luka, kehilangan nyawa, serta kepanikan warga.
Untuk membaca pernyataan lengkap dan menambahkan dukungan, organisasi maupun individu dapat mengakses tautan berikut: https://bit.ly/tuntutanwargasipilmkssulsel.(*)
