ELINE.NEWS,Makassar — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri Kunjungan Kerja reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro, Makassar. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK yang juga Anggota Dewan Komisioner, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa sektor perbankan masih mendominasi penyaluran pembiayaan UMKM dengan kontribusi sekitar 85 persen. Menurutnya, peran perbankan sangat strategis karena memiliki jaringan luas hingga ke pelosok daerah. Namun, sejumlah tantangan seperti asimetri informasi antara penyedia dan penerima pembiayaan serta terbatasnya dukungan pemerintah daerah menjadi hambatan dalam optimalisasi akses keuangan.
Untuk itu, Ogi menekankan pentingnya memperkuat peran lembaga jasa keuangan di daerah, mengembangkan infrastruktur layanan keuangan, serta menciptakan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi pijakan bersama untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong inovasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengatasi hambatan struktural inklusi keuangan. Menurutnya, rendahnya literasi keuangan pada kelompok tertentu, keterbatasan infrastruktur layanan, serta minimnya inovasi produk masih menjadi tantangan besar. Ia optimistis dengan sinergi bersama OJK dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan akses pembiayaan dapat terwujud untuk memperkuat kemandirian pelaku UMKM serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, menjelaskan bahwa OJK di daerah telah menjalankan sejumlah inisiatif guna mendukung UMKM. Di antaranya Program PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan) untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha pada rentenir, serta Program LayarKu (Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku) yang mendorong literasi dan memperluas akses keuangan melalui jaringan cabang lembaga jasa keuangan di berbagai daerah.
Melalui kunjungan kerja ini, OJK berharap Komisi XI DPR RI dapat mendukung harmonisasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada sektor UMKM, tetapi juga dapat menjadi percontohan untuk penguatan sektor lain. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dapat tercapai, sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia yang mandiri secara ekonomi.
