ELINE.NEWS,Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Barat. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat ini bertujuan untuk mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat Pleno dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Barat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulbar, Ketua dan Sekretariat TPAKD kabupaten se-Sulbar, serta pelaku usaha sektor jasa keuangan.
Dalam sambutannya, Moch. Muchlasin menekankan bahwa transformasi ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama. Targetnya, inklusi keuangan di Indonesia dapat mencapai angka 98% pada tahun 2045.
“TPAKD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha sektor jasa keuangan dalam mendukung implementasi program Asta Cita,” jelas Muchlasin.
Pada tahun 2025 ini, TPAKD se-Sulbar memfokuskan program pada lima area utama:
1. Pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas, terutama komoditas unggulan seperti kakao.
2. Fasilitasi akses keuangan bagi UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan dalam optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan, melalui program LAYARKU (LAYAnan liteRasi dan inKlusi Keuangan ke daerahkU).
4. Mendorong budaya menabung sejak dini, melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA).
5. Digitalisasi layanan keuangan, dengan memperluas penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan masyarakat, khususnya petani, pelaku UMKM, dan kelompok rentan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
“Sinergi antara sektor pertanian, perdagangan, dan keuangan harus menjadi ekosistem yang saling menguatkan. Pertanian menyuplai komoditas unggulan, perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan mendukung dengan akses pembiayaan. Skema pembiayaan yang tepat, kepastian pasar, dan pendampingan teknis akan menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Sulbar,” ujar Salim.
Ia juga menegaskan bahwa akses keuangan merupakan hak dasar setiap warga dan memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemprov Sulbar mendorong seluruh unsur TPAKD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat kelembagaan, menyinergikan lintas program, dan memastikan dukungan anggaran agar program perluasan akses keuangan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Melalui rapat pleno ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat upaya literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Barat demi mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
