ELINE.NEWS,Pasangkayu, 1 Juli 2025 — Upaya memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola penerimaan pajak kembali digaungkan. Kali ini, KPP Pratama Mamuju bersama KP2KP Pasangkayu mengadakan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (1/7).
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, I Putu Purjaya, yang menekankan pentingnya sinergi antar-instansi dalam menggali potensi pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan. “Pajak adalah pilar utama APBN dan APBD. Sudah saatnya kita membangun kolaborasi nyata untuk menggali potensi ekonomi yang masih belum tergarap,” ujarnya.
Dalam forum ini, Kepala KPP Pratama Mamuju, La Ode Irfah Firdaus, memaparkan potensi ekonomi unggulan Pasangkayu yang dapat dimaksimalkan, seperti tambak udang vaname, perkebunan kelapa sawit, dan sektor perikanan tangkap berorientasi ekspor. Ia menegaskan kesiapan DJP untuk bersinergi dalam pengawasan dan pembinaan agar potensi ini bisa dioptimalkan demi peningkatan penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain pembentukan forum CSR yang melibatkan pelaku industri kelapa sawit, serta pengawasan bersama terhadap sektor-sektor strategis, khususnya perikanan.
Menariknya, dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasangkayu, Muhammad Dasri, mengusulkan pelibatan DJP dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Niaga Kelapa Sawit. Ia berharap masukan DJP bisa memperkuat efektivitas regulasi dan meningkatkan penerimaan daerah.
“Kami ingin regulasi ini tidak hanya adil bagi pelaku usaha, tapi juga bisa berdampak nyata terhadap PAD,” ujar Dasri.
Menanggapi hal ini, Sigit Purnomo, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra, menyampaikan apresiasinya atas semangat kolaborasi yang ditunjukkan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi seperti ini adalah kunci keberhasilan sistem perpajakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal.
“Forum semacam ini sangat penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat kontribusi perpajakan bagi pembangunan di daerah,” tutur Sigit.
Untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pajak dan layanan DJP, informasi dapat diakses melalui situs www.pajak.go.id atau dengan menghubungi Kring Pajak 1500200.
